Example floating
Example floating
Berita UtamaMinut

Bupati Minut Diminta Evaluasi Kinerja OPD Yang “Bikin Gaduh”

×

Bupati Minut Diminta Evaluasi Kinerja OPD Yang “Bikin Gaduh”

Sebarkan artikel ini

Minut, MANADONEWS.co.id– Kepemimpinan pemerintah Bupati Minahasa Utara Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin W Lotulung (JGKWL) sudah memasuki 7 bulan. Namun, kerja-kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dinilai belum menunjukan sinergitas dan kinerja yang baik terhadap roda pemerintahan di daerah paling utara Sulut ini, akibatnya terjadi “kegaduhan” yang berimplikasi pada wibawa pemerintahan JG-KWL.

Terbukti, saat rolling jabatan kepala sekolah yang terjadi belum lama ini, terjadi kesalahan terhadap jabatan kepala sekolah SD Negeri Kecil Warukapas, Kecamatan Dimembe. Dimana terungkap sekolah tersebut fiktif alias tidak ada.

MANTOS MANTOS

Atas fakta yang memprihatinkan itu, Bupati Minut Joune Ganda, SE patut melakukan evaluasi terhadap kinerja OPD terkait soal pelantikan tersebut khususnya Dinas Pendidikan selaku intansi teknis yang terkait langsung dalam hal data SDM dan infrastruktur pendidikan.

“Kegaduhan” ini pun menuai tanggapan beragam dalam berbagai komponen masyarakat, antara lain Aktivis Minahasa Utara William Luntungan mengatakan, Bupati dan Wakil Bupati JGKWL harus benar-benar memberikan ketegasan terhadap perangkat daerah. Kata dia, jangan sampai itu kefatalan yang”bikin gaduh” ini oleh OPD kemudian publik mengarahkan kritikannya kepada kepala daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati.

Padahal ketelodoran ada di OPD bersangkutan. Dirinya juga meminta kinerja Baperjakat turut dievaluasi.

“Masalah ini pertanggungjawabannya ada di Baperjakat dan OPD terkait. Urusan teknis secara keseluruhan ada pada mereka. Sesuatu yang mustahil kepala daerah harus memeriksa satu persatu daftar dan data baik jabatan atau pejabat yang akan dilantik.

Sehingga secara objektif kata Will sapaan akrabnya, dia memandang pangkal kesalahannya ada dijajaran yang bisa dikata tidak mampu mensinergikan visi misi bupati yang menjunjung tinggi reformasi birokrasi,”tegasnya.

Ia menambahkan, mengecam keras OPD yang terkesan membuat kekeliruan yang itu berdampak ke kepala daerah. Kalau perlu Bupati dan Wakil Bupati memanggil khusus OPD bersangkutan serta Baperjakat yang tugasnya memeriksa dan mengkaji secara detail terhadap suatu jabatan yang dilakukan pergeseran sebelum pelantikan digelar. Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) harus bertanggungjawab terhadap masalah ini,”tandas Will.

Sementara itu, Kepala BKPP Minut Stivy Watupongoh mengatakan, pihaknya mengakui terjadi kekeliruan saat melakukan penginputan nama dan jabatan yang di sodorkan oleh Dinas Pendidikan.Namun kata dia, atas keleliruan tanpa disengaja itu,  Kepala Sekolah bersangkutan telah dipanggil dan dilakukan mediasi untuk dicarikan solusi.Dia juga mengakui hal ini telah dilaporkan ke pimpinan dalam hal ini Bupati.

“Memang ini bagian dari kesalahan kami. Sehingga itu saat ini saya telah memerintahkan jajaran untuk melakukan verivikasi langsung dilapangan terhadap keberadaan seluruh sekolah dan Puskesmas. Dan kita akan buat verifikasi vaktual dan up date data. Agar masalah ini seperti ini tidak terjadi kekeliruan. Dan perlu dicatan BKPP juga dalam hal ini juga akan berkoordinasi dengan Dinas terkait karena data awal itu dari mereka,”tegas salah satu birokrat senior di Kabinet JG-KWL itu.(nando).

Example 120x600