Manado – Pengamat politik dari Tumbelaka Academic Center (TAC), Taufik Manuel Tumbelaka, memberi apresiasi kepada Sekretaris DPRD Sulut, Glady Kawatu.
Apresiasi Taufik Tumbelaka dikarenakan Sekwan Glady Kawatu berkenan menghadiri Focus Group Discussion (FGD) untuk penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulawesi Utara tahun 2021.
Diketahui, kegiatan tersebut dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut di Hotel Grand Whiz Mega Trade Center (MTC) kawasan Megamas Manado, Selasa (8/2/2022).
“Saya selalu diundang dan mengikuti kegiatan FGD IDI sudah sepuluh kali. Setahu saya setiap tahun BPS selalu mengundang pimpinan atau pejabat DPRD Sulut tapi tidak pernah hadir. Baru kali ini pihak DPRD hadir langsung oleh sekretaris dewan. Sebagai masyarakat saya memberi apresiasi kepada Ibu Sekwan Glady Kawatu,” jelas Taufik Tumbelaka.
Taufik Tumbelaka mengungkapkan bahwa penilaian indeks demokrasi di Sulut selama ini lemah pada aspek peran lembaga legislatif.
“Meskipun secara umum indeks demokrasi di Sulut sudah cukup baik karena berada di kisaran angka 80 sesuai rilis BPS, namun peran lembaga DPRD masih kurang. Mudah-mudahan kehadiran ibu Sekwan bisa menaikkan indeks demokrasi terutama pada aspek kinerja lembaga legislatif,” terang Taufik Tumbelaka.
Sekretaris DPRD Sulut, Glady Kawatu, berterima-kasih untuk apresiasi yang diberikan sekaligus mendukung BPS melahirkan data yang akurat dan valid.
“Daerah yang demokratis berbanding lurus dengan tingkat kebahagiaan. Jika salah mencermati dan salah memberikan data berakibat pengumpulan data BPS menjadi tidak valid. Terkait apresiasi saya sampaikan terima kasih,” tukas Glady Kawatu.
Sebelumnya diberitakan, Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) ikut berkontribusi pada pengumpulan data untuk penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulut tahun 2021.
Hal tersebut dibuktikan dengan kehadiran Sekretaris DPRD Sulut, Glady Kawatu, sebagai narasumber Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Hotel Grand Whiz Mega Trade Center (MTC) kawasan Megamas Manado, Selasa (8/2/2022).
Fasilitator kegiatan Titien Kristiningsih.
“Tidak semua orang dipilih menjadi bagian dari hal strategis dan sangat penting berkontribusi pada penyusunan indeks demokrasi di Provinsi Sulawesi Utara,” jelas Glady Kawatu ketika diberikan kesempatan menyampaikan profil dan kinerja lembaga legislatif.
Glady Kawatu menjelaskan data kegiatan rapat, penyerapan aspirasi, komposisi pimpinan dan anggota legislatif, serta produk peraturan daerah (Perda) yang dihasilkan oleh DPRD Sulut.
Kawatu memaparkan jumlah anggota DPRD Sulut sebanyak 45 orang, namun komposisi sekarang tinggal 44 dikarenakan anggota DPRD Dapil Nusa Utara dari Fraksi Partai Golkar yakni Winsulangi Salindeho yang meninggal dunia beberapa waktu lalu belum dilakukan Pergantian Antara Waktu (PAW).
Pun, dari 4 pimpinan DPRD terdiri 1 ketua dan 3 wakil ketua, komposisi sekarang tersisa 3 dikarenakan salah-satu wakil ketua yakni James Arthur Kojongian (JAK) dari Partai Golkar berstatus pimpinan non aktif.
DPRD memiliki 5 fraksi dan 4 komisi, serta anggota perempuan berjumlah 14, memenuhi 30 persen unsur gender.
“Sepanjang 2021 tercatat 18 aspirasi diterima oleh DPRD, menggelar 90 kali rapat dengar pendapat (RDP),” terang perempuan pertama yang menjabat Sekwan Sulut ini.
Mantan Kepala Biro Hukum Setdaprov Sulut ini, mengungkapkan 3 cara menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
“Yakni hearing atau rapat dengar pendapat, turun langsung lapangan dan dialog terbatas dengan pimpinan kelompok masyarakat,” kata dia.
Terkait penyampaian aspirasi melalui aksi demonstrasi, Glady Kawatu mengingatkan bahwa DPRD hanya menerima aksi demonstrasi masyarakat yang mengantongi izin kepolisian.
“Karena memang polisi juga melarang kami menerima aksi demo tanpa izin. Kita harus mengikuti aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Aksi demo akan ditindaklanjuti dengan RDP dan peninjauan langsung lapangan,” tukas Kawatu, sambil menambahkan Propemperda Sulut 2021 sebanyak 7 Ranperda.
Diketahui, FGD IDI dibuka Kepala BPS Sulut, Asim Saputra, menghadirkan narasumber dari kalangan LSM, media, akademisi, politisi, pengamat, organisasi buruh dan birokrat.
(JerryPalohoon)
