Kata Wabup PYR, Pajak dan Retribusi Punya Kontribusi terhadap PAD

AMURANG, MANADONEWS.CO.ID – Pajak dan retribusi berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah guna mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah otonom.

Demikian dikatakan Wakil Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Pdt. Petra Yani Rembang(PYR) saat menghadiir dan membuka secara resmi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah, bertempat di Kantor Bupati Minsel, Kamis (01/09/2022).

“Maka optimalisasi PAD merupakan hal penting yang terus diupayakan oleh pemerintah daerah,” tukas PYR.

Wabup PYR berharap seluruh Perangkat Daerah terkait dalam pembahasan ini, untuk memaksimalkan peran dengan memberikan ide dan masukan untuk membahas, mengkaji dan menyempurnakan rancangan peraturan daerah ini dengan cermat, teliti, kritis dan komprehensif.

“Kiranya kerjasama dan dukungan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sulawesi Utara untuk bersama-sama dalam pembahasan Ranperda ini dapat kita bina terus bahkan lebih ditingkatkan untuk pelaksanaan pembangunan dan roda pemerintahan yang semakin baik, berkualitas, akuntabel, transparan dan benar – benar berorientasi pada kepentingan rakyat,” pungkasnya.

Baca Juga:  Ketersediaan Listrik, Pemprov Sulut Maksimalkan Energi Baru Terbarukan

Diketahui dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat.

Saat ini pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah yang merujuk pada Undang Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Namun terbitnya Undang Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah mencabut UU nomor 28 tahun 2009.

Maka penyelarasan rancangan peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah perlu untuk segera disusun dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah ke depan dengan melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku saat ini.

Pos terkait