Manado – Komisi 1 mempertanyakan persiapan seleksi calon Komisi Informasi Provinsi (KIP) Sulawesi Utara (Sulut) tidak melakukan koordinasi dengan DPRD Sulut.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi 1 Raski Mokodompit pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kominfo Sulut, Senin (5/9/2022).
“Mestinya ada koordinasi,” jelas Raski Mokodompit yang didampingi anggota komisi Melky Pangemanan dan Herol Kaawoan.
Dinas Kominfo yang diwakili Kepala Bidang Christian Iroth, menjelaskan bahwa Dinas Kominfo dalam seleksi anggota KIP adalah sebagai Kepala Sekretariat, sementara semua agenda tahapan diputuskan oleh Tim Seleksi (Timsel).
“Kami memohon maaf jika belum ada koordinasi antara tim seleksi bersama DPRD Sulut, khususnya Komisi I,” tukas Iroth.
Dia menjelaskan, setelah menerima SK dari Gubernur, Timsel telah memutuskan dalam rapat bahwa jadwal pendaftaran KIP dimulai 1 hingga 14 September 2022.
“Dari keputusan Timsel bahwa pembukaan pendaftaran dimulai 1 September, merupakan langkah awal kami menyusun jadwal yang berpijak pada undang-undang dan peraturan dari Komisi Informasi Pusat (KIP) ,” kata Iroth.
Ditambahkan, pendaftaran dibuka selama 14 hari sejak 1 September 2022.
“Jika selama 14 hari itu yang mendaftar kurang dari 25 orang, maka akan diperpanjang lagi selama 10 hari kerja,” ujar Christian Iroth.
Raski Mokodompit dalam kesimpulan rapat menegaskan telah disepakati bahwa ada perubahan agenda sesuai undang-undang nomor 14 tahun 2008 mencatumkan bahwa uji kelayakan oleh DPRD.
“Begitu juga usulan dari Sekretaris Komisi I bahwa perubahan penjadwalan uji kompetensi dan kelayakan sampai DPRD mengumumkan, kami memberian waktu 2X24 jam untuk berkoordinasi dengan DPRD terkait tanggal uji kelayakan calon anggota KIP. Sedangkan laporan pertanggung-jawaban KIP periode sebelumnya serta anggaran nanti disampaikan dalam pertemuan berikut,” pungkas Raski Mokodompit.
(***/Jrp)
