Buntut Penerbitan 6 SHM, Meity Toar PTUN-kan Kepala BPN Minahasa

Bobby Kaunang, SH selaku Kuasa Hukum Penggugat

MANADO, MANADONEWS.CO.ID – Meity Toar, warga Desa Liba Kecamatan Tompaso, Kabupaten Minahasa lewat kuasa Hukum Bobby Kaunang, SH dan rekan menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa.

Gugatan dilayangkan sebagai buntut dari diterbitkannya 6 SHM yang semua objek sengketa itu beralamat di Desa Pineleng Satu, Kecamatan Pineleng oleh tergugat yang dinilai cacat hukum/improsedural.

Persoalannya, tergugat (Kepala Kantor BPN Minahasa) menerbitkan 6 SHM di atas lahan yang justru sudah memiliki  SHM nomor 194 tertanggal 25 Agustus tahun 1981 nomor: 3073/1981  atas nama Marthen Mewengkang (Almarhum/Suami Penggugat).

Penerbitan 6 SHM itu baru diketahui oleh penggugat tanggal 6 Juni 2022.

Penggugat melalui tim kuasa hukum melayangkan gugatan ke PTUN Manado tanggal 10 Agustus 2022 setelah upaya surat keberatan yang dikirimkan ke tergugat tanggal 26 Juli 2022 tidak ada tanggapan atau jawaban sampai diajukannya gugatan.

Diketahui, tanah dengan SHM Nomor 194 itu sudah diberikan kepada penggugat oleh pemilik SHM Mathen Mewengkang(almarhum) pada tanggal 27 Desember  2004 sebagai hadiah lantaran akan menikah dengan penggugat.

Baca Juga:  Bank SulutGo Resmi Beroperasi di Pulau Kabaruan

Dikatakan kuasa hukum penggugat Bobby Kaunang, SH, Surat Perjanjian nikah itu ditandatangani oleh Marthen Mewengkag sebagai calon suami dan disaksikan oleh pihak keluarga dan SHM 194 itu telah diterima oleh orang tua penggugat.

Surat Perjanjian Nikah serta SHM nomor 194 itu, lanjut Kaunang, saat ini dipegang oleh Penggugat.

“Klien kami (Penggugat) dan Almarhum Marthen Mewengkang menikah pada tanggal 1 Februari 2005,” kata Kaunang, Kamis (21/09/2022).

Almarhum Marthen Mewengkang meninggal dunia tanggal 20 Januari 2007.

Pada tanggal 18 November tahun 2016 Penggugat selaku ahli waris meminta pengukuran kembali tanah dengan SHM nomor 194 itu yang luasnya 2.820M2 dilakukan pengukuran oleh petugas dan BPN Minahasa.

“Yang mengherankan, di lokasi lahan sudah berdiri beberapa rumah permanen,” ucapnya.

Lebih mengejutkan lagi setelah diketahui Tergugat telah menerbitkan 14 SHM, dan Meity Toar lewat Kuasa Hukum tanggal 31 Agustus 2022 menyurat ke Kepala Kantor Pertanahan untuk memberikan data-data 8 SHM, tetapi surat permohon permintaan data tersebut tidak dibalas dan atau tidak ditanggapi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa.

Baca Juga:  DPB WPITTL Sulut Solid Dukung Greetty Tielman Menuju DPRD Provinsi

” Surat sudah masuk dan diterima tanggal 1 September 2022″ tuturnya.

Karena itu, imbuh Kuasa Hukum Penggugat, saat ini baru 6 data SHM yang dikantongi.

“Yang semuanya diterbitkan oleh tergugat tahun 2010 dan 2012,” ujarnya.

Imbuhnya, lewat jalur hukum, Penggugat berharap PTUN Manado mengeluarkan penetapan yang berisikan penundaan pelaksanaan keputusan TUN yang diterbitkan oleh tergugat terhadap 6 SHM dimaksud serta membatalkan seluruh keputusan TUN

Pos terkait