OD-SK Pacu Proyek Strategis di Sulawesi Utara

Manado – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (OD-SK) terus memacu proyek strategis di Bumi Nyiur Melambai.

Gubernur Olly sangat serius dalam menyiapkan proyek strategis nasional di Sulut. Ini dibuktikan dengan kehadirannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Rencana Proyek Prioritas Strategis (Major Project) Daerah Tahun 2023 di Hotel Four Point, Manado, Senin (21/3/2022). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menteri PPN/Bappenas RI Suharso Monoarfa.

Menteri Suharso mengatakan tujuan rakor ini adalah untuk mendapatkan masukan program prioritas dari setiap provinsi yang ada di kawasan Indonesia timur.

“Melalui kegiatan ini dapat efektif mendapatkan masukan dari daerah terkait pengalokasian APBN untuk tahun berikutnya,” ujarnya.

Kegiatan seperti ini, kata dia, tidak berbeda jauh dengan Musrenbangnas yang biasanya dilaksanakan setiap tahun.

“Benar ada Musrenbang, tapi lebih tajam melalui rakor ini, karena kita bisa berdialog sebenarnya apa diperlukan,” sambungnya.

Selain itu juga, Menteri Monoarfa mengakui, selama ini tidak semua diusulkan daerah bisa diakomodir dalam APBN.

“Berdasarkan evaluasi, ada usulan dari provinsi diterima 100%, tapi ada juga hanya 20%. Dan kita perbaiki agar usulan itu sinkron,” kuncinya.

Baca Juga:  Ucapan Dukacita Pemprov Sulut Diwakili Wagub Steven Kandouw

Kegiatan ini turut dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas, serta diikuti Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba, Wakil Gubernur Sulawesi Barat Enny Anggraeny Anwar, dan Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim.

Keseriusan Olly juga ditunjukin dengan menunjuk Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Praseno Hadi  melakukan evaluasi dua Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dua KEK itu adalah KEK Pariwisata Likupang yang ada di Kabupaten Minahasa Utara (Minut) dan KEK Bitung. Selasa (4/10/2022).

Dalam rapat evaluasi yang dilaksanakan di Hotel Sintesa Peninsula, Kota Manado ini, Praseno Hadi mengatakan dua KEK di Sulut dipacu karena keberadaannya penting guna mendukung perekonomian Sulut.

“Untuk itu sangat diharapkan apa yang menjadi permasalahan dalam pembangunan KEK bisa ditangani agar iklim investasi di Sulut bisa lebih berkembang,” ungkapnya.

Ia mengapresiasi evaluasi yang dilakukan agar dapat mengetahui sejauh mana perkembangan dua KEK tersebut.

“Intinya, dalam pertemuan ini kita dapat bersama mendorong agar perkembangan KEK Bitung dan Likupang bisa berjalan sesuai yang diharapkan,” tukasnya.

Baca Juga:  Laporan Pertanggungjawaban 3 Parpol di Sulut Belum Tuntas

.

Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Sulut Jenny Karouw mengatakan, evaluasi ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cinta kerja, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang KEK Bitung, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2019 tentang KEK, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan KEK, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan KEK.

Kemudian, Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 2020 tentang perubahan atas keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2014 tentang Dewan KEK Provinsi Sulawesi Utara, keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 267 tahun 2020 tentang Sekretariat Dewan KEK Provinsi Sulawesi Utara dan keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 74 tahun 2021 tentang pembentukan tim teknis pelaksana KEK Provinsi Sulawesi Utara.

“Percepatan KEK ini harus dilakukan mengingat masa waktu pembangunan sudah mendekati masa wajib beroperasi, apalagi KEK Pariwisata Likupang. Tapi kami optimis KEK Likupang akan segera beroperasi,” ujar Karouw.

Untuk KEK Pariwisata Likupang, kata Karouw, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2019 tentang KEK Pariwisata Likupang menyebutkan bahwa masa waktu pembangunan akan berakhir pada tanggal 10 Desember 2022 atau sudah 3 tahun sejak tanggal diundangkan yaitu 10 Desember tahun 2019.

Baca Juga:  Bersama Forkompimda, Bupati Tetty Tinjau Pelaksanaan Gladi Bersih Upacara HUT Kemerdekaan RI Ke 72

“Dengan berakhirnya masa pembangunan, maka KEK Pariwisata Likupang sudah wajib beroperasi,” bebernya.

Sementara untuk KEK Industri Bitung, lanjutnya, banyak industri perikanan dan turunan kelapa sudah beroperasi. Demikian juga dengan penambahan sarana infrastruktur sudah diajukan ke kementerian terkait agar bisa didanai dalam APBN 2023.

“Semua permasalahan ini sudah kami evaluasi dalam rapat ini dan juga telah dilakukan pengusulan anggaran kepada pemerintah pusat,” tandasnya.

Adapun di kesempatan yang berbeda, Penjabat Sekdaprov Sulawesi Utara Asiano Gamy Kawatu menghadiri Rakor Pengembangan dan Pengelolaan Taman Nasional Bunaken bersama jajaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, yang digelar di Ruang CJ Rantung Kantor Gubernur Sulut, tanggal 1 April 2022.(advertorial/diskominfosulut)

Pos terkait