Manado – Isu penyebaran virus African Swine Fever (ASF) meresahkan peternak babi di Sulawesi Utara.
DPRD Sulut melalui Komisi 2 menindaklanjuti aspirasi masyarakat mengundang stakeholder terkait rapat dengar pendapat (RDP) di Kantor DPRD, Senin (5/6/2023).
Ketua Komisi 2 Sandra Rondonuwu mengutarakan sejumlah kesimpulan setelah mendengarkan aspirasi dan pandangan.
Di antaranya, perlindungan bagi peternak babi di Sulut oleh pemerintah, penutupan jalur lalu lintas babi dari luar daerah ke Sulut baik darat maupun udara dan laut.
“Diharapkan aparat kepolisian bisa berkoordinasi dengan Pemprov Sulut. Disarankan kepada dinas untuk pengobatan bagi ternak,” jelas Sandra.
Monitoring secara berkala untuk seluruh babi. Kalau ada kasus, antisipasi potensi penularan kemudian sosialisasi dan edukasi tentang penyakit ASF bagi masyarakat terutama peternak babi.
Tingkatkan peran asosiasi peternak Sulut dengan melaporkan apabila ada kasus-kasus. Pemprov bentuk satgas virus ASF.
“DPRD akan berupaya mengawal dana tanggap dari pemerintah, dibuat tim terpadu dari berbagai pihak, termasuk masalah pendanaaan harus jelas,” kata Sandra.
Sementara Sekprov Sulut, Steve Keppel, mengatakan pemerintah akan menyiapkan dana tanggap darurat sesuai aturan yang berlaku.
“Yakni apabila ada daerah sekitar yang sudah mengeluarkan surat terkait terjadinya endemi,” tandas Steve Kepel.
Turut menghadiri RDP Koordinator Komisi 2 yang juga Wakil Ketua DPRD Victor Mailangkay, Wakil Ketua Komisi 2 Inggried Sondakh, anggota Jems Tuuk, Herry Rotinsulu, Kristo Lumentut, Farry Liwe.
Juga hadir Kadis Pertanian dan Peternakan, Kasat Pol-PP Sulut, Bupati Bolmut, Wakil Bupati Bolsel, Balai Karantina, Direskrimsus Polda Sulut, Kapolres Bolsel, Kapolres Bolmut dan perwakilan asosiasi peternak babi.
(***/Jrp)
