MANADONEWS.CO.ID- Perwira Hukum Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 715/Motuliato Letda Chk Dicky Stevan Harahap memberikan penyuluhan hukum tentang aturan pelibatan atau Rules of Engagement (ROE) kepada anggota Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 715/Motuliato dalam rangka Pengamanan Pilkada di Papua, yang bertempat di Pos Pruleme Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 715/Motuliato, Selasa (6/8/2024).
Dalam penyuluhannya, Letda Chk Dicky Stevan Harahap memberikan penjelasan kepada personil Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 715/Motuliato agar mengerti dan memahami apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan tugas perbantuan pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Prajurit terbaik utusan satuan Kumdam XIII/Merdeka yang bertugas untuk memayungi hukum pergerakan Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 715/Motuliato ini mengatakan bahwa, pelaksanaan tugas kewilayahan bagi TNI telah diatur dalam Undang-Undang Nomor.34 tahun 2004 tentang TNI, yang menyebutkan tentang tugas pokok TNI untuk melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
“Tugas TNI dalam pelaksanaan OMSP yaitu membantu tugas pemerintah daerah setempat di segala bidang guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, TNI juga punya kewajiban untuk membantu dan bersinergi dengan Polri dalam rangka tugas Kamtibmas,” kata Pakum Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 715/Motuliato.
Dia juga menyampaikan, menjelang pemilihan kepala daerah serentak di Papua pada bulan November yang akan datang, sesuai dengan amanat Undang-Undang TNI memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga stabilitas nasional.
Untuk itu, pentingnya menjaga netralitas TNI dan mengoptimalkan sinergi dengan Polri serta seluruh komponen bangsa.
“Seluruh personel harus siap jika diperbantukan dalam pengamanan Pilkada serentak dan prajurit juga pasti sudah tau tentang Netralitas TNI yaitu, sikap netral yang tidak memihak kepada kontestan Pilkada Papua dan tidak berkampanye serta memberikan bantuan dalam bentuk apapun, dilarang berkomentar dan mengarahkan dalam menentukan pemilih peserta Pilkada,” ujarnya.
Secara terpisah, Dansatgas Pamtas Kewilayahan Yonif 715/Motuliato Letkol Inf Dwi Hertanto mengatakan, bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat positif, karena sangat membantu para prajurit yang melaksanakan Satgas pengamanan perbatasan di wilayah Papua sebagai pedoman dalam mengambil langkah serta menjadi semangat dan moril prajurit dalam bertugas.
“Dengan adanya penyuluhan hukum tentang ROE (Rules of Engagement) dalam pengamanan Pilkada di Papua, tentunya Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 715/Motuliato akan lebih mengetahui dan memahami proses pelaksanaan Pilkada, sehingga dapat mengantisipasi dan membackup keamanan serta menjamin pelaksanaan Pilkada di wilayah perbatasan RI-PNG yang menjadi tanggung jawab Satgas Pamtas dapat berjalan lancar dan aman,” tandasnya. (Regwilnnlhy)
