PAPUA,MANADONEWS.CO.ID- Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pengamanan perbatasan, Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 715/Motuliato melaksanakan kegiatan anjangsana ke instansi pemerintahan salah satunya ke Pos Brimob Puncak Jaya, Papua, Sabtu (21/9/2024).
Kegiatan anjangsana yang dilaksanakan Pos Pruleme Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 715/Motuliato dipimpin Perwira Hukum (Pakum) Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 715/Motuliato Letda Letda Chk Dicky Stevan Harahap beserta 8 orang personil untuk menjalin silaturahmi demi terjaganya sinergitas TNI-Polri dalam menjaga kemanunggalan.
Selain itu, kegiatan anjangsana tersebut sebagai wadah untuk saling tukar pikiran, memberi saran dan masukan serta komunikasi TNI dan Polri khususnya di wilayah perbatasan yang rawan akan pelanggaran wilayah, penyelundupan dan peredaran barang ilegal atau terlarang.
Dansatgas Pamtas Kewilayahan Yonif 715/Motuliato Letkol Inf Dwi Hertanto mengatakan koordinasi antar instansi pemerintah sangat penting dilakukan karena tugas pokok pengamanan perbatasan tidak hanya menjaga perbatasan wilayah NKRI saja, namun juga membantu tugas pokok aparatur keamanan serta pemerintah daerah setempat.
“Setiap langkah yang kita ambil menunjang kegiatan kedepan, selalu berkoordinasi dan berkolaborasi demi pencapaian tugas pokok kita di daerah perbatasan dengan tetap berpedoman pada Sapta Marga, sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu Danpos Brimob Brigadir Laode mengucapkan selamat datang kepada Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 715/Motuliato dan berharap kedepannya dapat saling bekerjasama untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Puncak Jaya.
Sementara itu Pakum Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 715/Motuliato Letda Letda Chk Dicky Stevan Harahap menyampaikan bahwa, dalam pertemuan tersebut kami membahas berbagai hal yang intinya bagaimana TNI-Polri dapat selalu kompak dan bekerja sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan Papua.
“Kami Satgas siap bersinergi dalam menjaga keamanan wilayah NKRI dari berbagai aktivitas yang berpotensi meresahkan warga sekitar di wilayah perbatasan,” katanya. (Regwilnnlhy)
