Manadonews.co.id – Mengawali tugas sebagai Kapolda Sulut yang baru, Irjen Pol Royke H Langie tancap gas langsung lakukan penegakan hukum melalui kerja pemberantasan korupsi.
Misi dalam Asta Cita yang dikumandangkan Presiden Prabowo Subianto jadi dalil Kapolda Royke Langie dalam upaya jadikan pemerintahan di Sulut yang bersih dari tindak pidana korupsi.
Namun, sejumlah kejadian belakangan ini, berupa pengakuan warga, serta video intimidasi yang dilakukan oknum kepolisian agar memilih pasangan calon tertentu, membuyarkan harapan netralitas aparat negara mengawal Pilkada serentak yang aman, nyaman, adil dan jujur.
Pemeriksaan pemimpin GMIM untuk mengorek dana hibah miliaran rupiah yang dilakukan penyidik Polda Sulut telah memicu kontroversi, meskipun Kapolda Royke Langie melakukan klarifikasi bahwa tindakan tersebut murni penegakkan hukum, bukan pesanan kelompok tertentu.
“Saya cinta GMIM. Orang tua saya Pelsus. Pemeriksaan dana hibah GMIM untuk mengembalikan marwah GMIM,” demikian salah satu klarifikasi Kapolda.
Sikap Kapolda Royke Langie yang tidak memberi waktu untuk pejabat publik yang sedang menyambut Pilkada dengan damai bukan berarti tanpa cacat.
Publik melihat Polda Sulut gunakan standar ganda dalam penegakkan hukum. Sikap dan tindakan intimidasi aparat setara Polsek yang memakai Kapitalaung untuk memenangkan kandidat dengan survei terendah membuktikan omongan Kapolda Royke Langie sulit dipercaya.
Pendeta Johan Manampiring, salah satu tokoh agama yang menyoroti tindakan hukum yang dilakukan Polda Sulut.
“Saya setuju pernyataan Kapolda Royke H. Langi beliau cinta GMIM dan membersihkan GMIM. Sayang sangat tidak bijak dilakukan di momen Pilkada. Kalau sesudah pilkada tidak ada kesan di tengah masyarakat Polda sudah tidak netral dalam pilkada,” tulis Pendeta Johan Manampiring di akun Facebooknya.
Sinyalemen standar ganda Royke Langie juga diungkap secara implisit di tulisan Pendeta Johan Manampiring.
“Ungkapan Kapolda di koran Manado Pos dan diberbagai media POLRI dan TNI NETRAL dalam Pilkada. Tapi selain tindakan yang tidak bijak, anak buahnya dengan terang benderang mengajak masyarakat untuk memilih calon no. 1
Jadi antara kata netral dan tindakan tidak bijak, didukung anak buah mengajak jangan pilih no. 2 atau no. 3 sudah jelas, lain di bibir, lain di hati,” lanjut Pendeta Manampiring.
Rohaniawan karismatik inipun mendoakan agar Tuhan menilik kebohongan apapun yang dilakukan penguasa.
“Tuhan Yesus, Engkau pemilik keadilan, tilik lah kebohongan apapun oleh penguasa biar kehendakMu terjadilah. Dalam Nama Tuhan Yesus yang memegang kuasa di Sorga dan di bumi (Matius 28:18) kami berdoa : balikkanlah keadilan dalam berjalannya demokrasi yang jujur, dan adil. Amin.,” doa Pendeta Johan Manampiring.
Diketahui, Kapolda Sulut saat ini dijabat Irjen. Pol. Roycke Harry Langie, SIK, MH. Ia menggantikan Irjen. Pol. Yudhiawan SIK, SH, MH, MSi, dalam serah terima jabatan, 28 September 2024 lalu. (Jerry)
Pendeta, nga pe doa bgtu Tuhan nda mo dengar. Korupsi masa nga mo bela, kan belum terbukti juga. Mo momen apa kek, polisi berhak membongkar kasus korupsi. Gaya bagini dapa lia memang terjadi korupsi kong mo kambing hitamkan pa Tuhan lagi. Odoh pendeta jaman skrg dang eh
Tdk perlu moment/habis PILKADA, korupsi wajib di bumi hanguskan sepanjang ada indikasi fraud dan 2 alat bukti yg kuat.
Sudahlah pak. Pendeta Bicara Kebohongan…
Ingatkah pak. Pdt, saat Pilkada 2020 Para PELSUS, PDT, GA dikumpulkan di Lokasi Milik OD ut diarahkan Para PELSUS/HAMBA TUHAN agar Menengkan Calon Gubernur, Bupati, Walikota yg di Usung PDI-P.
Belum lagi Penyaluran BANSOS yg Disalurkan ke Gereja2 …?
Begitu juga Oknum2 TNI, POLRI serta para ASN semua di arahkan ke Calon yg di Usung PDI-P…???
Mudah2an pak. Pdt juga Harus Jujur…
Sependapat dengan pendeta Manampiring, kenapa Polda Sulut tidak berkaca pada Pilpres kemarin. Jaksa Agung dan KPK menunda memeriksa para calon² terindikasi punya Pelanggaran Hukum, mengapa untuk Sulut beda perlakuannya. Ini menimbulkan kecurigaan di masyarakat ada apa dengan langkah Kapolda Sulut.
Selalu mo titip nama, sudah jo pemilu klo smua ngo yg mo ator
Penegakan hukum gak boleh ditunda bro, somo angin falss nti