MANADO – Niat luhur Presiden Prabowo Subianto sebagai putra daerah Minahasa untuk memajukan kualitas pendidikan di Indonesia yang dimulai dari Provinsi Sulawesi Utara kini terganjal oleh profesionalisme pihak ketiga. Indikasi ini mengemuka seiring mencuatnya polemik dalam proyek pembangunan SMA Taruna Nusantara Kampus Langowan—sebuah cabang sekolah unggulan nasional yang berlokasi di Kelurahan Noongan Dua, Kecamatan Langowan Barat, Kabupaten Minahasa.
Sorotan tajam kini tertuju langsung kepada PT Naurah Dinamika Nusantara. Selaku kontraktor utama (main contractor) yang bermitra dengan PT Trikarsa Adi Guna (KSO), PT Naurah Dinamika Nusantara dinilai menjadi aktor utama di balik tersendatnya pemenuhan hak finansial para pekerja dan pengusaha lokal di daerah tersebut.
Berdasarkan data yang dihimpun, PT Naurah Dinamika Nusantara diduga telah melakukan tindakan semena-mena dengan tidak mencairkan dana yang menjadi hak salah satu perusahaan subkontraktor. Padahal, subkontraktor tersebut telah menyelesaikan tahapan proyek yang didelegasikan.
Dampak domino dari kebijakan PT Naurah Dinamika Nusantara yang menahan anggaran ini berujung fatal: pemenuhan kewajiban pembayaran kepada empat vendor lokal kini terkatung-katung tanpa kejelasan sejak Januari 2026.
Pada pekan lalu, sebenarnya telah tercapai kesepakatan resmi bahwa segala sisa kewajiban keuangan PT Naurah Dinamika Nusantara kepada perusahaan subkontrantor yang status kontraknya telah diputus akan diselesaikan sepenuhnya oleh pihak PT Naurah. Namun, pihak PT Naurah Dinamika Nusantara justru berdalih dengan berbagai alasan baru untuk mengulur waktu, sebuah sikap yang dinilai sangat mengecewakan dan merugikan.
Perlu dicatat bahwa vendor-vendor yang haknya dikebiri oleh PT Naurah Dinamika Nusantara ini merupakan perusahaan-perusahaan lokal asli Sulawesi Utara. Sikap acuh tak acuh yang dipertontonkan oleh sang kontraktor utama jelas mencekik nadi perekonomian pengusaha daerah yang telah berkontribusi nyata di lapangan.
Menanggapi konflik ini, pengamat politik dan pemerintahan Sulawesi Utara, Taufik Tumbelaka, angkat bicara. Ia memberikan peringatan keras secara khusus kepada PT Naurah Dinamika Nusantara selaku pemegang kendali utama proyek. Tumbelaka menegaskan bahwa kelalaian PT Naurah bukan sekadar urusan bisnis business-to-business (B2B), melainkan sudah berdampak pada marwah kepala negara.
“Pihak kontraktor utama, dalam hal ini PT Naurah Dinamika Nusantara, harus segera menyelesaikan kewajiban pembayarannya tanpa tapi. Proyek ini membawa nama besar Presiden Prabowo Subianto yang juga merupakan putra Minahasa. Jangan sampai ulah kontraktor utama yang tidak profesional ini merusak citra dan niat baik Presiden di tanah leluhurnya sendiri,” tegas Taufik Tumbelaka kepada wartawan di Manado, Rabu (3/6/2026).
Tindakan PT Naurah Dinamika Nusantara yang mengabaikan hak-hak pekerja lokal dianggap mencederai komitmen gotong royong masyarakat Sulawesi Utara. Pasalnya, dukungan warga dan pemerintah daerah terhadap pembangunan SMA Taruna Nusantara ini sangatlah masif. Salah satu bukti nyatanya adalah lahan lokasi pembangunan yang merupakan hibah langsung dari Gubernur periode sebelumnya.
Hingga berita ini diturunkan, desakan dari berbagai pihak terus mengalir agar PT Naurah Dinamika Nusantara segera menunjukkan iktikad baik dan profesionalisme mereka sebagai kontraktor utama dengan melunasi seluruh tunggakan demi kelancaran proyek strategis nasional ini. (Jerry)
Upaya konfirmasi telah dilakukan oleh awak media untuk meminta kejelasan dan tanggapan dari pihak PT Naurah Dinamika Nusantara terkait tunggakan pembayaran ini. Namun, hingga berita ini diturunkan, Project Manager PT Naurah Dinamika Nusantara, Rosdiana, tidak memberikan respon sama sekali saat dihubungi. (Jerry)
