Manadonews.co.id – Rencana pemindahan pilkada ke DPRD mendapatkan resistensi banyak kelompok masyarakat.
Engelbert Johannes Rohi akrab disapa Jojo Rohi, Ketua Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), menilai pemilihan kepala daerah di DPRD tak akan menghilangkan praktik politik uang.
“Belum tentu pilkada pindah ke DPRD praktik ‘money politics’ hilang, yang terjadi hanya pindah ruang,” jelas Jojo Rohi dalam Diskusi Kelompok Terpumpun Kajian Evaluasi Pemilu dan Pilkada 2024: Tata Kelola Pemilu di Indonesia sebagai Penguatan Kualitas Demokrasi’ di Hotel Grand Puri, Manado, Jumat (20/12/2024) lalu.
Sehingga, lanjut Rohi, ongkos politik mahal dan marak politik uang yang jadi alasan pilkada kembali ke DPRD Sulut kurang logis.
“Jadi, belum tentu jika dipilih DPRD ongkos politik jadi murah,” tukas Jojo dalam diskusi yang dibuka Kapuslitbangdiklat Bawaslu RI, Roy Maryuna Siagian, didampingi pimpinan Bawaslu Sulut, Erwin Sumampouw.
Diskusi diikuti puluhan peserta dari berbagai kelompok masyarakat, juga menghadirkan narasumber Dekan FISIP Unsrat, Ferry Liando, dan Ketua KPID Sulut, Reidy Sumual. (Jerry)
