Manadonews.co.id – Indikator utama ukuran pemerintahan bersih yakni pameran APBD, harus dibuka secara transparan.
Hal ini dikatakan Reidy Sumual dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dalam ‘Diskusi Kelompok Terpumpun Kajian Evaluasi Pemilu dan Pilkada 2024: Tata Kelola Pemilu di Indonesia sebagai Penguatan Kualitas Demokrasi’ di Hotel Grand Puri, Manado, beberapa waktu lalu.
“Sesuai dengan undang-undang informasi keterbukaan publik. Rentetan pengeluaran apapun harus diketahui,” terang Reidy Sumual.
Ia mencontohkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang memberikan warisan transparansi anggaran Pemprov DKI Jakarta.
“Transparansi anggaran pemerintah daerah bisa dilihat di website, tapi apakah ada (di Sulut)?” Tukas Sumual.
KPID, lanjut jurnalis senior ini, mengusulkan kepada Gubernur Sulut terpilih agar menginstruksikan semua SKPD memaparkan keberhasilan kinerja.
“Itu bagian dari pertanggung-jawaban kinerja kepada masyarakat,” kata Sumual.
Diskusi dibuka Kapuslitbangdiklat Bawaslu RI, Roy Maryuna Siagian, didampingi pimpinan Bawaslu Sulut, Erwin Sumampouw.
Diskusi diikuti puluhan peserta dari berbagai kelompok masyarakat, juga menghadirkan narasumber Dekan FISIP Unsrat, Ferry Liando dan Jojo Rohi, Ketua Presidium KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu).
(Jerry)