Bitung, Manadonews.co.id – Kondisi memprihatinkan yang terjadi di Kota Bitung dengan dugaan adanya beberapa proyek bermasalah yang menggunakan anggaran puluhan sampai ratusan milyar menarik perhatian para pegiat anti korupsi.
Robby Supit, salah satu aktivis vokal memerangi praktik korupsi meminta Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun lapangan memeriksa beberapa proyek besar dengan anggaran puluhan sampai ratusan milyar yang di duga kuat sarat praktik korupsi.
Menurut Supit, proyek-proyek tersebut anggaranya sangat fantastis dan dibangun dengan menggunakan dana PEN yang konon saat mulai proses perencanaan sudah tercium bau tak sedap dan berlanjut sampai pada proses pembangunan yang akhirnya sangat jelas adanya dugaan korupsi.
Dirinya menilai melorotnya kondisi keuangan pemkot Bitung adalah akibat dari adanya dugaan permainan Kotor dari oknum-oknum yang dengan sadar menghisap uang Negara untuk kepentingan pribadi yang berdampak pada melaratnya keuangan di lingkungan Pemkot Bitung.
Sebab menurut Supit, proyek besar seperti RS Pratama Bitung, Pasar Cita, BLCC, merupakan pembangunan yang menggunakan uang negara dengan kualitas yang jauh dari kata baik sebab fakta yang di temukan kondisi bangunan sudah mulai terjadi kerusakan dan masih ada yang belum rampung seratus persen.
Bahkan menurut Supit, dirinya sangat yakin jika proyek-proyek tersebut dilakukan pemeriksaan maka akan ada yang masuk hotel prodeo.
“Secara pribadi saya sangat prihatin dengan kondisi Kota Bitung. Sebab, banyak persoalan yang terjadi dan menurut pengamatan kami hal ini di sebabkan oleh adanya dugaan praktik korupsi oleh oknum yang memperkaya diri dengan uang negara. Karena itu kami mendesak pihak Kejaksaan Tinggi dan Polda Sulut untuk segera memeriksa proyek yang anggaranya fantastis,” ujar Robby kepada wartawan, pekan lalu.
Lanjut dia, jika kondisi ini di biarkan maka di kuatirkan ke depannya praktik-praktik seperti ini akan mewabah di Kota Bitung.
“Segera periksa para pemangku kebijakan serta pihak-pihak terkait, kami yakin pembangunan proyek-proyek tersebut adanya indikasi korupsi. Kami pun berencana untuk melaporkan hal ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejagung, dan Mabes Polri dalam waktu dekat ini,” tandas Robby Supit.
Dia pun berjanji akan mengawal laporan sampai tuntas agar penggunaan uang negara dapat dipertanggung-jawabkan.
(GM)
