Jakarta, MN – Istilah “kerugian negara” sering muncul dalam berita kasus korupsi dan penyalahgunaan anggaran.
Namun, apakah istilah ini benar-benar mencerminkan esensi dari apa yang terjadi? Nyatanya, frasa “kerugian negara” adalah salah satu cara untuk menipu masyarakat.
Mengapa demikian? Karena pada kenyataannya, uang yang dimaksud adalah uang rakyat, bukan akumulasi abstrak yang disebut “negara.”
Klaim Terakhir Adalah Uang Rakyat
Setiap sen yang masuk ke kas negara berasal dari pajak, biaya, dan pungutan lain yang dibayar oleh rakyat.
Ketika seorang pejabat publik menggelapkan uang atau anggaran yang disalahgunakan, bukan negara yang menderita, tetapi masyarakat.
Apa yang seharusnya terjadi untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal gagal terjadi, infrastruktur tetap tidak didanai, dan program sosial tetap terabaikan.
Penggunaan frasa “kerugian dana negara” cenderung menciptakan jarak antara masyarakat dan uang yang mereka keluarkan.
Seolah-olah uang telah berubah menjadi milik negara setelah dibayarkan pajak, padahal kenyataannya negara beroperasi sebagai penjaga dana publik.
Meningkatkan Kesadaran Publik
Transformasi frasa “kerugian negara” menjadi “kerugian rakyat” lebih dari sekedar permainan kata.
Ini adalah cara untuk mencoba membangun kesadaran publik bahwa terdapat aspek personal dalam setiap kasus korupsi atau penyalahgunaan anggaran, yang merupakan realitanya.
Dengan menyebutnya “kerugian rakyat,” warga akan lebih termotivasi karena “kerugian” itu berdampak langsung pada mereka, sehingga mendorong mereka untuk memantau pengeluaran anggaran dan menuntut akuntabilitas dari para pembuat kebijakan.
Mengurangi Kebodohan Kolektif
“Kerugian negara” adalah istilah yang telah digunakan dan mungkin akan terus digunakan alasan hubungan masyarakat untuk menenangkan kemarahan publik.
Ketika sebuah pernyataan mengklaim bahwa korban adalah ‘negara,’ itu menyesatkan dengan menyiratkan bahwa dampaknya besar dan populasi tidak akan merasakannya secara langsung.
Tetapi yang benar adalah, ada dampak langsung pada populasi, dan dalam kasus ini, setiap dolar yang disalahgunakan mengakibatkan fasilitas kesehatan yang tidak memadai, pendidikan yang terabaikan, atau jalan-jalan yang tetap dipenuhi lubang.
Saatnya Mengubah Narasi
Sekarang adalah waktu yang tepat bagi media dan pejabat publik, serta kita semua untuk berhenti mengatakan “kerugian negara.”
Mulai sekarang, biarkanlah menjadi “kerugian rakyat” yang bebas dan terbuka.
Oleh karena itu, dengan setiap insiden tindakan korup, itu dialami sebagai pengkhianatan terhadap warga, bukannya sekedar pelanggaran administratif terhadap ‘negara.’
Seperti yang dinyatakan di atas, warga akan lebih memahami hak-hak mereka yang dirampas dan menuntut partisipasi yang lebih aktif dalam pengawasan pengeluaran anggaran jika dibimbing dengan narasi yang tepat.
Sudah saatnya bagi warga untuk memahami bahwa setiap rupiah yang disalahgunakan berdampak langsung dan personal pada kehidupan mereka dan melawan korupsi adalah perjuangan untuk hak mereka sendiri.
Istilah ‘kerugian negara’ kini semakin tidak praktis dan menyesatkan.
Sepertinya istilah ini berusaha menjauhkan warga dari kenyataan bahwa sebenarnya merekalah yang mengalami kerugian.
Kita harus lebih jujur dengan bahasa dan menyebut pelanggaran anggaran sebagai “kerugian bagi rakyat.”
Hanya dengan cara ini kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih tangguh, kritis, dan tidak mudah dilumpuhkan oleh narasi yang ceroboh.(AL)
