Manadonews.co.id – Wilayah perbatasan jadi salah satu perhatian Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2024.
Terkait hal tersebut, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Pemprov Sulut, Hendry Kaitjily, menyampaikan beberapa hal.
“Meski perhatian pemerintah pusat terhadap wilayah perbatasan sudah dilakukan namun tindak lanjut dari berbagai kebijakan dalam upaya mensejahterakan rakyat ternyata sampai saat ini belum sepenuhnya terealisasi,” kata Hendry Kaitjily, beberapa waktu lalu.
Ia juga memaparkan permasalahan di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud yang menjadi salah satu wilayah perbatasan di Indonesia.
“Ternyata realisasi ketersediaan infrastruktur di bidang energi, telekomunikasi dan perikanan masih menjadi potret suram yang harus dialami dan dirasakan oleh masyarakat,” tukas Kaitjily dalam rapat yang dipimpin Ketua Pansus Amir Liputo. (Jerry)