Surabaya, Manadonews.co.id – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota.
Hal tersebut diungkapkan Emil Dardak dalam Musyawarah (Munas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ke-VII tahun 2025 digelar di Kota Surabaya, 6 hingga 10 Mei.
Menurutnya, wali kota adalah mitra strategis pemerintah provinsi.
“Ini sebabnya berbagai kebijakan yang diambil oleh Gubernur prinsip kami adalah kolaboratif, bukan instruktif terhadap bupati dan wali kota. Kita berjalan bersama-sama, setiap daerah punya kekhasan dan kekhususannya masing-masing. Mari kita bersama-sama mewujudkan cita-cita Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ajaknya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menilai bahwa penyelenggaraan Munas VII APEKSI 2025 menjadi ruang sinkronisasi antara program daerah dan pusat.
Dalam sambutannya, Wamendagri menekankan bahwa menjadi seorang wali kota bukanlah tentang ketenaran, popularitas, atau kekuasaan, melainkan tentang pengabdian yang tulus kepada masyarakat.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Surabaya sebagai kota dengan kapasitas fiskal terkuat di Indonesia, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp 8 triliun.
Ada sepuluh kota dengan kapasitas fiskal yang kuat, yaitu Surabaya, Semarang, Bekasi, Tangerang Selatan, Denpasar, Tangerang, Bogor, Bandung, Batam, dan Medan,” ungkap Bima.
Lebih lanjut, Bima menegaskan bahwa mimpi besar Indonesia menuju 2045 adalah agar seluruh kota, termasuk 98 anggota APEKSI, memiliki kapasitas fiskal yang semakin kuat dari tahun ke tahun. Efisiensi dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci utama dalam mewujudkan hal tersebut.
“Efisiensi bukan hanya soal pemangkasan, tetapi merupakan investasi jangka panjang. Ini menyangkut pembangunan kultur baru, pendekatan baru, dan cara kerja yang lebih efektif. Contohnya, efisiensi anggaran perjalanan dinas telah menurun dari Rp 44 triliun menjadi Rp 34 triliun, serta pengurangan anggaran untuk acara seremonial sebesar Rp 4 triliun,” jelasnya.
Bima juga menyoroti pentingnya mendorong peningkatan pendapatan dan belanja daerah agar uang beredar di daerah dapat meningkat dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Ia turut menyampaikan apresiasi Presiden atas keberhasilan pengendalian inflasi nasional, yang saat ini menjadi salah satu yang terendah di dunia.
“Terakhir, saya mengimbau kepada seluruh kepala daerah untuk memperkuat hubungan dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Bangun stabilitas politik atas dasar kekeluargaan dan sinergi,” pungkasnya.
Sementara itu, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menyambut baik pelaksanaan Munas VII APEKSI 2025 ini. Ia menilai kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi Kota Metro dalam memperluas jejaring antar daerah, memperkuat kolaborasi, dan bertukar inovasi kebijakan.
Selain agenda musyawarah utama, Munas VII APEKSI 2025 juga dimeriahkan oleh berbagai kegiatan pendukung seperti forum diskusi tematik, pameran produk unggulan daerah, serta pawai budaya yang menampilkan kekayaan seni dan tradisi dari berbagai kota di Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Metro turut mengunjungi Indonesia City Expo 2025 yang dilaksanakan di Grand City Surabaya pada 8–10 Mei 2025.
Pameran ini menghadirkan booth dari berbagai kota di Indonesia, termasuk Kota Metro yang menampilkan produk unggulan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), serta berbagai produk lainnya.
Sementara, Walikota Manado, Andrei Angouw, mengungkapkan banyak hal positif yang diterima dalam pelaksanaan Munas APEKSI 2025.
(***/Jrp)
