Manadonews.co.id – Pemerintah provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) mendapatkan sorotan tajam dari pengamat politik dan pemerintahan Taufik Manuel Tumbelaka.
Pasalnya, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, atau lebih dikenal dengan sebutan Dinas Kominfo, merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis, dinilai tak menjalankan fungsi secara maksimal.
Kerja sama media tak jalan hingga akhir 2025, menurut Tumbelaka, jadi indikator kinerja wanprestasi. Padahal, dana sosialisasi sudah dianggarkan dalam APBD.
Ia mengaku berbulan-bulan mengikuti perkembangan yang terjadi di Dinas Kominfo Sulut, tak terlihat penanganan yang jelas terkait kerja sama dengan media massa.
“Sudah hampir 10 bulan tidak jelas. Sebaiknya bubarkan saja dinas itu (Dinas Kominfo Sulut)!” kata Taufik Tumbelaka kepada wartawan di Manado, Minggu (28/9/2025).
Pejabat tak menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsi (Tupoksi), jadi alasan alumnus Fisipol UGM Yogyakarta ini, agar Dinas Kominfo Sulut dibubarkan.
“Saya tahu pihak Aparat Penegak Hukum (APH) Polda Sulut sedang mendalami dugaan penyalagunaan wewenang, manipulasi jabatan dan korupsi. Tapi itu tidak berarti kerja sama dengan media massa tertunda sampai sekian lama. Tepatnya sudah hampir 10 bulan,” tukas Tumbelaka.
Tumbelaka menyoroti para pengambil kebijakan termasuk pejabat Kominfo Sulut tak punya kepekaan sosial. Pengalaman hampir 20 tahun bergaul dengan wartawan pos Kantor Gubernur dan DPRD Sulut, baru kali ini kerja sama media tak jelas.
Mereka yang menunggu juga punya keluarga yang harus diberi nafkah. Banyak yang dalam posisi sebagai kepala keluarga punya kewajiban menopang penghidupan. Ini menyangkut kehidupan keluarga.
“Coba kalau para pejabat dan birokrat ditunda pemberian TKD atau tunjangan kinerja daerah selama lebih dari 9 bulan. Saya lihat ini bukan hanya masalah kompetensi pejabat dan birokrat, tapi juga masalah kepekaan dan kemanusiaan,” tegas Tumbelaka.
Taufik Tumbelaka berharap ketegasan dari Gubernur Yulius Selvanus. Potong TKD karena kinerja pejabat Dinas Kominfo rapor merah, jauh dari harapan publik.
“Kinerja mereka jauh dari harapan, terlebih masalah ini sudah berkembang sampai rumor dugaan dua atau tiga media massa sudah mendapat pencairan atau kerja sama,” pungkas Tumbelaka. (Jerry)
