Tahuna, MANADONEWS.CO.ID — Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan, Ferdy Sondakh, SE, menegaskan pentingnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang transparan dan akuntabel. Hal ini disampaikan dalam rapat Badan Anggaran DPRD Sangihe yang membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026, Kamis (6/11/2025).
Dalam rapat tersebut, Ferdy menyoroti adanya ketidaksesuaian antara laporan PAD sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan kondisi faktual di lapangan, khususnya pada sektor retribusi pelabuhan yang menjadi sumber pendapatan potensial bagi daerah kepulauan seperti Sangihe.
“Saya melihat masih ada ketimpangan antara data laporan dan fakta di lapangan. Ini menjadi tanda bahwa sistem pengelolaan PAD, terutama dari sektor retribusi pelabuhan, belum berjalan secara optimal dan transparan,” tegas Ferdy.
Menurutnya, pelabuhan di Sangihe bukan hanya menjadi simpul transportasi dan perdagangan, tetapi juga ruang ekonomi produktif yang semestinya mampu menyumbang signifikan terhadap PAD. Namun, realisasi penerimaan dari sektor ini masih jauh dari harapan.
Ferdy menilai, di tengah kondisi fiskal daerah yang menurun, Pemerintah Daerah perlu bekerja lebih serius, kreatif, dan bertanggung jawab dalam menggali potensi sumber-sumber pendapatan.
“Peningkatan PAD bukan sekadar soal angka, tapi juga ukuran kemampuan daerah membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa terlalu bergantung pada bantuan pusat,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.
Ia menegaskan bahwa setiap OPD pengelola pendapatan wajib bekerja profesional, transparan, dan akuntabel. Ia juga mengingatkan agar jangan sampai potensi daerah justru hilang karena lemahnya pengawasan dan rendahnya komitmen aparatur.
“Pemerintah harus menunjukkan kesungguhan dalam memenuhi target PAD. Ini adalah tanggung jawab moral sekaligus politik untuk memastikan uang rakyat benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan,” tutupnya.
Rapat Badan Anggaran ini menjadi bagian penting dalam proses perumusan arah kebijakan keuangan daerah tahun 2026, dengan harapan Sangihe mampu memperkuat kemandirian fiskal dan mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kepulauan. (Riko)
