Tahuna, MANADONEWS.CO.ID — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sangihe kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga transparansi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini tampak dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sangihe yang digelar pada Kamis (6/11/2025) di Ruang Rapat DPRD Sangihe, dengan agenda utama pembahasan Rancangan Kebijakan Umum (KU) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kepulauan Sangihe, Ferdy Sondakh, S.E., yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sangihe. Dalam arahannya, Ferdy menekankan bahwa proses pembahasan KU-PPAS bukan hanya rutinitas tahunan, melainkan bagian penting dari tanggung jawab moral dan konstitusional DPRD bersama Pemerintah Daerah dalam memastikan arah kebijakan pembangunan berjalan sesuai kepentingan rakyat.
“Pembahasan ini bukan sekadar administratif. Kita bicara tentang arah kebijakan pembangunan yang menyentuh masyarakat. Karena itu, setiap rupiah yang direncanakan harus bermakna dan berorientasi pada pelayanan publik,” tegas Ferdy.
Dalam rapat tersebut, Ferdy menyampaikan bahwa Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan membahas dua dokumen penting sekaligus, yaitu Kebijakan Umum APBD dan PPAS 2026. Ia mengingatkan agar seluruh anggota Banggar fokus pada substansi materi yang sudah tersedia dalam dokumen pembahasan.
“Waktu kita terbatas, tetapi pembahasan ini harus menghasilkan keputusan yang cermat. Fokus kita adalah memastikan program pembangunan daerah sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah,” ujar Ferdy.
Salah satu poin penting dalam rapat tersebut adalah pembahasan usulan tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun anggaran 2026. Ferdy menjelaskan bahwa kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, khususnya Pasal 58 ayat (1), yang memperbolehkan pemerintah daerah memberikan tambahan penghasilan kepada ASN dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan persetujuan DPRD.
“DPRD siap memberikan dukungan terhadap kebijakan tambahan penghasilan ASN sepanjang dilandasi kemampuan fiskal daerah dan sesuai regulasi. ASN adalah ujung tombak pelayanan publik, kesejahteraan mereka harus sejalan dengan tanggung jawab dan kinerja yang diemban,” kata Ferdy.
Ferdy Sondakh juga menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam seluruh proses perencanaan dan pembahasan anggaran. Ia menilai, semangat kebersamaan dan koordinasi yang baik akan menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola keuangan yang sehat dan pembangunan yang berkelanjutan di Kepulauan Sangihe.
“Sinergi bukan hanya kata, tapi komitmen kerja bersama. DPRD dan Pemerintah Daerah harus satu langkah dalam memastikan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran,” tandasnya.
Setelah melalui pembahasan dan dialog antara Banggar dan TAPD, rapat yang dipimpin Ferdy Sondakh akhirnya mencapai kesepakatan terhadap rancangan KU-PPAS APBD 2026. Kesepakatan tersebut akan dibawa ke rapat paripurna dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Bupati Kepulauan Sangihe dan Pimpinan DPRD.
Rapat ditutup dengan penuh syukur dan doa bersama, menandai semangat kolaboratif DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan Sangihe.
“Mari kita terus bekerja dengan hati, mengawal setiap kebijakan agar berpihak pada rakyat, dan memastikan pembangunan berjalan untuk kesejahteraan bersama,” tutup Ferdy. (Advetorial)
