Manadonews.co.id – Anggaran belanja modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) untuk tahun 2026 terancam tergerus akibat minimnya alokasi anggaran dan pengurangan dana transfer dari pusat.
Menanggapi situasi ini, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut mengusulkan langkah pemangkasan ekstrem untuk mendongkrak belanja modal.
Usulan tersebut disampaikan oleh anggota Banggar, Amir Liputo, saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2026 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kamis (13/11/2025).
“Saya mengusulkan tiga area utama untuk dilakukan pemangkasan besar-besaran. Belanja Mami dipotong, namun juga mengusulkan ‘jaring pengaman’ untuk UMKM yang terlibat dalam sektor ini,” jelas Amir Liputo.
Anggaran perjalanan dinas di seluruh Perangkat Daerah, termasuk DPRD Sulut, harus dipotong dan hanya diizinkan untuk keperluan yang bersifat krusial dan emergency.
“Kegiatan pembangunan yang bersifat monumental serta acara seremonial untuk diperkecil skalanya tanpa mengurangi esensi dari pelaksanaan kegiatan yang direncanakan,” tukas Liputo.
Dana yang diperoleh dari hasil pemangkasan ekstrem ini diusulkan untuk dialokasikan kembali ke dua sektor prioritas, yakni diplot untuk alokasi makan minum di panti jompo dan panti asuhan, sesuai dengan aturan bahwa fakir miskin, anak terlantar, dan jompo dipelihara oleh negara.
Dianggarkan untuk perbaikan 10 irigasi di Sulut guna menunjang ketersediaan pangan dan mencegah kerusakan yang lebih parah di masa depan.
Gubernur Sulut telah menyampaikan KUA-PPAS 2026 dengan rincian anggaran sebagai berikut:
Pendapatan Daerah: Direncanakan sebesar Rp. 3.165.235.721.995
Belanja Daerah: Direncanakan sebesar Rp. 2.974.612.390.563
Pembiayaan Daerah:
Penerimaan Pembiayaan: Rp. 20.000.000.000
Pengeluaran Pembiayaan: Rp. 210.623.331.432
Pemerintah Provinsi Sulut juga menetapkan delapan program prioritas di tahun 2026:
Peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan SDM.
Peningkatan kesehatan dan kesejahteraan sosial.
Pembangunan infrastruktur dan penguatan sektor pertanian, perikanan dan UMKM.
Peningkatan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
Pengembangan pariwisata dan budaya berbasis kearifan lokal.
Stabilisasi keamanan dan ketertiban masyarakat.
Pemenuhan energi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Peningkatan ekonomi dan investasi daerah.
(Jerry)
