MANADONEWS.CO.ID – Langkah konkret Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, dalam memperjuangkan legalitas tambang rakyat mendapat sorotan positif.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Kamis (29/1/2026), Gubernur Yulius secara tegas mengusulkan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) demi mengakhiri ketidakpastian hukum bagi warga lokal.
Kepastian Hukum: Aman dan Bermartabat
Langkah berani ini menuai apresiasi dari Rocky Wowor, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sulawesi Utara.
Menurutnya, pemaparan Gubernur di hadapan DPR RI merupakan bukti keseriusan pemerintah daerah dalam melindungi hak-hak masyarakat “Nyiur Melambai”.
“Keinginan Gubernur Yulius Selvanus memperjuangkan nasib penambang melalui pengusulan WPR adalah jaminan agar warga tidak lagi hidup dalam bayang-bayang hukum. Mereka berhak beroperasi secara sah, aman, tenang, dan bermartabat,” tegas Rocky Wowor.
Solusi Komprehensif: Dari BBM hingga PAD
Tak hanya soal izin, Rocky menilai Gubernur Yulius telah memikirkan aspek teknis secara matang agar aktivitas tambang tidak berbenturan dengan kepentingan umum.
Beberapa poin krusial yang dipaparkan meliputi:
Logistik Mandiri: Pengusulan penambahan kuota BBM khusus wilayah tambang agar tidak mengganggu stok di SPBU umum.
Keamanan Lingkungan: Standar operasional yang menjaga ekosistem tetap terjaga.
Kesejahteraan Lokal: Jaminan penyerapan tenaga kerja lokal dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kesiapan Total Pemerintah Daerah
Secara gamblang, Rocky menyebut bahwa tujuh poin rencana kerja yang dipaparkan Gubernur menunjukkan Sulawesi Utara sudah sangat siap menjalankan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
“Legalitas, keamanan, hingga sokongan pendapatan daerah sudah siap. Di bawah kepemimpinan Yulius Selvanus, tambang rakyat akan menjadi mesin baru untuk mendongkrak ekonomi masyarakat dan daerah,” pungkas politisi asal BMR tersebut. (**Jerry)
