Satu dekade politik daerah sering kali terjebak dalam siklus balas dendam pasca-Pilkada. Namun, kepemimpinan Yulius Selvanus Komaling (YSK) bersama Victor Mailangkay menghadirkan anomali yang menyegarkan. Gaya kepemimpinan “komando” yang awalnya dikhawatirkan sebagai instrumen kaku justru bertransformasi menjadi jangkar stabilitas. Di bawah disiplin militer, YSK membuktikan bahwa komando bukan berarti pembungkaman, melainkan ketegasan dalam mengeksekusi gagasan besar yang selama ini hanya mengendap di meja diskusi.
Gebrakan paling kentara terlihat pada sektor pemberantasan korupsi. Meski banyak yang menilai ini sebagai “teror mental” atau efek kejut, langkah ini efektif memetakan ulang integritas birokrasi. YSK sadar betul bahwa untuk membangun daerah, lubang kebocoran anggaran harus disumbat lebih dulu. Para pembantu di kabinet mungkin masih gagap mengikuti ritme kerja sang jenderal yang presisi, namun kegagapan itu adalah proses adaptasi wajib menuju profesionalisme yang sesungguhnya.
Satu hal yang paling layak diapresiasi adalah ketidakhadiran dendam politik dalam kamus YSK–Victor. Fakta bahwa mereka tidak membongkar kabinet—padahal publik tahu para pejabat tersebut berada di barisan lawan saat pemilihan—adalah pelajaran moral yang mahal. Ini adalah pengakuan atas loyalitas birokrasi terhadap sistem. YSK memahami bahwa pejabat yang setia pada pemimpin terdahulu adalah aset jika diarahkan pada visi yang benar; mereka akan sama loyalnya saat YSK memimpin ke depan.
Di sektor pengembangan jati diri, gairah seni dan budaya mulai menemukan bentuk progresifnya. Terakomodasinya sosok kreatif seperti Eric Dayoh dkk. menunjukkan bahwa YSK–Victor membuka ruang bagi ide organik dari akar rumput. Walau belum mencapai titik ideal, apresiasi pemerintah terhadap budayawan adalah bukti bahwa “gaya komando” juga memiliki sensitivitas terhadap estetika dan nilai lokal yang selama ini terpinggirkan dari hiruk-pikuk pembangunan fisik.
Dunia olahraga pun turut memanas dalam arti positif. Energi kepemimpinan yang kompetitif menular pada pembinaan atlet dan penyelenggaraan ajang daerah. Semangat ini tidak muncul begitu saja, melainkan hasil dari dorongan disiplin yang ditekankan dari puncak pimpinan. YSK seolah ingin menegaskan bahwa di bawah komandonya tidak ada tempat bagi mentalitas pecundang; setiap sektor harus berjuang dengan spirit pemenang, termasuk dalam arena olahraga.
Namun, di tengah kemajuan itu, sektor pertambangan rakyat menjadi panggung paling heroik bagi YSK. Perjuangannya membela hak-hak penambang lokal membuat beliau sangat layak dinobatkan sebagai Bapak Tambang Rakyat. YSK berani mengambil posisi di depan untuk memastikan rakyat tidak menjadi penonton di tanah sendiri. Namun, perjuangan ini harus dibarengi dengan tanggung jawab besar; tambang rakyat tidak boleh menjadi ladang perusakan lingkungan yang tidak terkontrol.
Visi YSK ke depan harus menyasar penerapan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang transparan di wilayah tambang rakyat. Kesadaran lingkungan harus ditanamkan secara masif kepada para penambang sebagai bentuk timbal balik atas legalitas yang diperjuangkan. Menjadi “Bapak Tambang Rakyat” berarti memikul beban untuk memastikan bahwa kekayaan alam hari ini tidak menyisakan bencana bagi anak cucu di masa depan melalui praktik pertambangan yang berkelanjutan.
Tantangan nyata berikutnya berada di gang-gang sempit permukiman warga. Narasi besar harus mulai diterjemahkan ke dalam kebutuhan dasar: air bersih dan rumah layak huni. Masyarakat bawah tidak hanya butuh kepastian hukum; mereka butuh air yang mengalir dan atap yang tidak bocor. Inilah ujian sebenarnya bagi efektivitas gaya komando dalam menyentuh sisi humanis pembangunan yang paling mendasar dan menyentuh urat nadi kehidupan rakyat kecil.
Persoalan rumah layak huni (RTLH) yang dibiayai APBN memerlukan intervensi khusus melalui pembentukan tim verifikasi tingkat provinsi. Selama ini, verifikasi di tingkat kabupaten/kota sering kali terkontaminasi oleh “selera partai” bupati atau wali kota setempat. Di sinilah komando YSK harus mampu memutus rantai nepotisme tersebut, memastikan bantuan jatuh ke tangan yang benar-benar berhak tanpa ada intervensi kepentingan politik lokal yang sempit.
Langkah membentuk tim verifikasi provinsi ini akan menjadi bukti bahwa YSK mampu berdiri di atas kepentingan sektoral. Dengan kewenangan provinsi, YSK harus mampu menembus sekat-sekat kepentingan elite daerah yang masih bermain di zona abu-abu. Jika verifikasi data dilakukan dengan presisi militer—akurat dan tanpa pandang bulu—maka keadilan sosial yang sering didengungkan akan menjadi kenyataan yang bisa dirasakan langsung manfaatnya.
Visi besar yang pernah didiskusikan secara intens di rumah Broer Panakenan, Remboken, kini mulai menampakkan wujudnya. Adaptasi ide-ide tersebut ke dalam gaya kepemimpinan YSK menunjukkan bahwa beliau adalah pemimpin yang mau mendengar, meski eksekusinya tetap melalui filter disiplin yang ketat. Penyesuaian ini penting agar gagasan idealis tidak menguap begitu saja, melainkan mendarat secara teknis melalui instruksi yang jelas dan terukur.
Di sisi lain, keberadaan staf khusus yang jumlahnya cukup berjubel di sekeliling kepemimpinan YSK–Victor perlu mendapat sorotan tajam dan diefektifkan kembali. Sangat disayangkan jika para staf khusus ini hanya menjadi deretan nama tanpa kontribusi nyata yang selaras dengan peran “kekhususan” mereka masing-masing. Di tengah tuntutan kerja ala komando yang serba cepat, para staf ini seharusnya menjadi garda terdepan dalam menerjemahkan visi pimpinan ke dalam narasi yang bisa dipahami publik, bukan sekadar pelengkap struktur yang pasif.
Indikator paling sederhana namun krusial dapat dilihat dari kehadiran mereka di ruang digital; jangan sampai di media sosial pribadi mereka sendiri geliat pembangunan dan kerja keras YSK untuk Sulawesi Utara maju nyaris tak pernah diposting. Jika para pembantu dekatnya saja tampak enggan atau gagap menyuarakan prestasi sang komandan, bagaimana rakyat luas bisa menangkap pesan perubahan tersebut? Efektivitas staf khusus harus segera dievaluasi agar mereka menjadi mesin penggerak yang loyal dan militan, bukan beban birokrasi.
Ke depan, tantangan bagi YSK–Victor adalah menjaga konsistensi profesionalisme birokrasi. Pejabat yang hari ini dipertahankan harus terus dipantau kinerjanya. Loyalitas mereka jangan sampai menjadi loyalitas buta, melainkan loyalitas pada perubahan. Jika para pembantu kabinet tetap gagap dan tidak mampu mengimbangi langkah sang jenderal dalam jangka panjang, maka evaluasi berbasis kinerja tetap harus dilakukan tanpa kompromi demi kepentingan publik.
Kesuksesan YSK dalam merangkul lawan politik di birokrasi mengirimkan sinyal kuat bagi daerah lain: bahwa memimpin bukan soal menghabisi lawan pasca-perang, tetapi soal memenangkan hati rakyat melalui kinerja. Strategi mempertahankan tim yang ada menunjukkan kekuatan mental seorang komandan yang yakin mampu memimpin siapa pun untuk mencapai target tanpa harus memelihara dendam masa lalu yang melelahkan.
Strategi “menyapa masyarakat bawah” harus diperkuat dengan program-program padat karya yang menyentuh ekonomi rumah tangga. Selain infrastruktur fisik, kehadiran pemerintah secara psikologis sangat dibutuhkan. Masyarakat harus merasakan bahwa komandan mereka ada bersama mereka dalam kesulitan. Pendekatan yang lebih populis namun tetap disiplin akan membuat posisi YSK–Victor semakin kokoh dan terpatri di hati nurani masyarakat luas.
Satu tahun ini telah membuktikan bahwa komando di tangan yang tepat tidak melahirkan tirani, melainkan harmoni dan akselerasi. Dengan tetap memegang teguh prinsip tanpa dendam, profesionalisme, serta kepedulian pada tambang rakyat dan lingkungan, YSK–Victor sedang menulis sejarah kepemimpinan yang matang. Rakyat kini menanti komando selanjutnya: sebuah instruksi yang membawa air bersih ke rumah-rumah dan keadilan bagi para penambang di bumi pertiwi.
Oleh: Recky Paulus Runtuwene
