Langsung ke konten
BITUNG, Manadonews.co.id – Pernyataan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bitung, Forsman (Give) Mose, mengenai sejumlah jabatan Pelaksana Tugas (Plt) di lingkungan Pemkot Bitung yang beredar di media sosial dan media elektronik, memicu reaksi keras dari berbagai pihak.
Kebijakan serta pernyataan instansi teknis tersebut dinilai tidak konsisten dan justru berpotensi merugikan posisi Wali Kota Bitung sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
Seorang warga Kota Bitung menilai pernyataan Kaban BKPSDM ibarat membuka “borok” instansi yang dipimpinnya sendiri. Menurutnya, sebagai pimpinan instansi yang mengurusi birokrasi ASN, Kaban seharusnya mampu membendung isu yang dapat menjatuhkan citra Pemerintah Kota, bukan sebaliknya.
Pernyataan tersebut dianggap berisiko membenturkan Wali Kota dengan aturan yang berlaku, yang pada akhirnya dapat berdampak pada sanksi administratif dari BKN RI, termasuk potensi pemblokiran data ASN Pemkot Bitung.
Kritik tajam juga datang dari sumber internal pemerintahan yang meminta identitasnya dirahasiakan. Ia menyebut bahwa langkah BKPSDM yang membiarkan jabatan Plt berlangsung hingga dua tahun adalah bentuk ketidakmampuan birokrasi.
“Sebenarnya kepegawaian harus konsisten. Statemen Kaban yang mengatakan itu adalah kewenangan Wali Kota patut diduga sebagai upaya membenturkan pimpinan dengan aturan. Ini menunjukkan inkonsistensi,” ujar sumber tersebut kepada wartawan, Rabu (11/3/2026).
Ia menambahkan bahwa aturan mengenai Plt sudah sangat jelas, yakni hanya boleh menjabat selama enam bulan (tiga bulan dan dapat diperpanjang satu kali) sebelum diganti atau didefinitifkan.
“Jika benar BKPSDM mengirim surat ke BKN terkait persoalan ini, itu ibarat mengumumkan kelemahan sendiri. Ini adalah bentuk kekeliruan yang berujung pada blunder,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala BKPSDM Kota Bitung, Give Mose, belum memberikan tanggapan resmi. Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media melalui pesan singkat WhatsApp pada Rabu (11/3/2026) hingga Kamis (12/3/2026) belum mendapat respons. (VM)
