Langsung ke konten
Oleh: Redaksi (Terinspirasi dari pemikiran Dr. Hendry Manoso, SE.)
Dalam panggung politik, visual bukan sekadar pemanis mata. Ia adalah bahasa tanpa suara yang menyampaikan pesan tentang siapa yang memegang kendali, siapa yang diakui, dan siapa yang sengaja “ditepikan”.
Maka, ketika baliho Paskah Nasional 2026 di Sulawesi Utara terpampang tanpa menyertakan foto Gubernur Sulawesi Utara sebagai representasi resmi negara di daerah, muncul sebuah pertanyaan besar: Apakah ini sekadar kelalaian desain, atau sebuah pesan politik yang sengaja dikirimkan?
Simbol yang Tak Pernah Netral
Negara kesatuan kita bekerja dalam struktur yang jelas. Dalam sistem ketatanegaraan, Gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Ketika label “Nasional” disematkan pada sebuah acara yang digelar di bumi Nyiur Melambai, maka secara otomatis ada protokol representasi yang harus ditaati.
Kehadiran foto Presiden dan tokoh pusat lainnya di satu sisi, namun absennya “tuan rumah” formal di sisi lain, menciptakan sebuah ketimpangan narasi.
Seolah-olah, legitimasi sebuah acara hanya sah jika bersandar pada kekuasaan di Jakarta, sementara otoritas lokal dianggap hanya sebagai pelengkap geografis semata.
Tiga Dosa Simbolik
Ketidakhadiran wajah Gubernur dalam ruang publik tersebut mengandung tiga implikasi serius yang patut kita renungkan:
Kegagalan Literasi Birokrasi: Ada kesan penyelenggara abai terhadap tata krama kelembagaan. Menampilkan panitia dan artis pendukung namun meniadakan kepala wilayah adalah sebuah anomali dalam standar komunikasi pemerintahan.
Kecenderungan Legitimasi Vertikal: Terdapat gejala “cari muka” ke pusat dengan mengabaikan kehormatan horizontal di daerah. Politik “menempel pada kekuasaan pusat” ini menunjukkan kemunduran dalam menghargai otonomi dan arsitektur negara di level daerah.
Delegitimasi Struktur Daerah: Secara visual, publik dipaksa menerima pesan bahwa Pemerintah Provinsi tidak memiliki peran atau posisi tawar dalam hajatan besar yang berlangsung di wilayahnya sendiri.
Logika yang Terluka
Publik Sulawesi Utara tentu sangat cerdas untuk bertanya: Mengapa ada ruang bagi artis dan panitia, tapi tidak bagi wajah formal daerah ini? Kritik ini bukanlah soal sentimen pribadi atau pemujaan terhadap figur tertentu, melainkan soal menjaga marwah institusi.
Republik ini tidak dijalankan berdasarkan selera visual segelintir orang, melainkan di atas fondasi aturan dan penghormatan struktural.
Jika daerah hanya dijadikan lokasi tanpa dihormati otoritasnya, maka esensi dari sebuah perayaan “Nasional” yang inklusif telah luntur.
Paskah seharusnya membawa pesan perdamaian dan kerukunan, namun secara ironis, baliho ini justru memantik kegaduhan persepsi akibat pengabaian etika politik.
Kesimpulan
Kita harus tegas menyatakan bahwa dalam politik simbolik, ketiadaan adalah sebuah pernyataan yang lebih nyaring daripada kehadiran.
Penghilangan foto Gubernur Sulawesi Utara dalam baliho Paskah Nasional adalah sebuah kecacatan simbolik yang serius.
Ke depan, para penyelenggara acara berskala nasional harus lebih jeli membaca adab politik dan tata kelola negara.
Jangan sampai semangat spiritualitas Paskah tercoreng oleh ketidakcakapan dalam menata hubungan kelembagaan. Sebab, kehormatan sebuah bangsa bermula dari cara kita menghormati struktur yang kita bangun sendiri.
Catatan Redaksi:
Artikel ini disusun berdasarkan esai kritis Dr. Hendry Manoso, SE., Staf Khusus Gubernur Sulut, yang menyoroti dinamika komunikasi politik visual di Sulawesi Utara
