AIRMADIDI, Manadonews.co.id – Bupati Minahasa Utara, Dr. Joune Ganda, memberikan penegasan keras kepada seluruh jajaran birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Pemkab Minut).
Dalam apel Korpri yang digelar Senin (20/04/2026) di lapangan upacara Pemkab Minut, Bupati menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ASN, P3K, hingga P3K Paruh Waktu untuk tetap konsisten pada tugas utama: melayani masyarakat.
Bupati menekankan bahwa pelayanan prima bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab moral yang harus dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan.
“Saya mengingatkan kepada seluruh OPD, ASN, P3K, dan P3K Paruh Waktu agar kita semua fokus dalam melayani masyarakat. Itu adalah tugas dan tanggung jawab kita yang utama,” tegas Bupati Joune Ganda.
Dalam arahannya, Bupati juga menyinggung tingginya antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
Namun, ia mengingatkan bahwa setiap perbaikan infrastruktur harus melalui tahapan regulasi yang jelas, mulai dari Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kabupaten.
Joune Ganda secara transparan menjelaskan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini menghadapi tantangan serius akibat adanya pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Hal ini secara langsung mempengaruhi kemampuan fiskal daerah dalam melakukan akselerasi peningkatan infrastruktur.
Meski diperhadapkan pada kendala anggaran, Bupati memastikan komitmen pemerintah tidak akan surut.
Sebagai solusi, ia menginstruksikan para Camat untuk lebih proaktif dan membangun komunikasi intensif dengan para Hukum Tua (Kepala Desa) serta warga.
“Kami ingatkan kepada para Camat agar dekat dengan Hukum Tua dan masyarakat. Tujuannya agar program-program prioritas benar-benar terjaring dari bawah (Musrenbang Desa/Kecamatan) sehingga saat diusulkan ke tingkat Kabupaten, kita bisa melihat mana yang paling mendesak,” jelasnya.
Bupati menambahkan bahwa mengingat banyaknya fasilitas yang memerlukan perbaikan, pemerintah akan menerapkan skala prioritas yang ketat.
“Jika infrastruktur tersebut sudah benar-benar memerlukan perbaikan mendesak, maka akan diprioritaskan untuk dianggarkan,” pungkasnya. (VM)
