SITARO, Manadonews.co.id — Dugaan miring mengenai adanya Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan dari balik jeruji besi oleh Bupati Sitaro Nonaktif terkait penempatan Pelaksana Tugas (Plt) di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mulai terendus ke permukaan.
Informasi yang dihimpun mencuat setelah beberapa jabatan Plt di lingkungan Pemkab Sitaro mulai terisi.
Salah satu jabatan strategis tersebut diduga kuat kini dijabat oleh adik kandung dari Bupati Nonaktif, CIK.
Tidak hanya itu, sumber media ini menyebutkan bahwa SK pengangkatan tersebut disinyalir menggunakan tanggal mundur (backdate).
Secara aturan, praktik membuat SK dengan tanggal mundur sangat berisiko menyalahi hukum.
Tindakan ini berpotensi dikategorikan sebagai pemalsuan dokumen atau penyalahgunaan wewenang.
Berdasarkan kajian hukum, setidaknya ada dua poin krusial terkait dampak tindakan tersebut:
Potensi Pelanggaran Hukum: Praktik backdate melanggar hukum jika bertujuan memanipulasi fakta seolah-olah keputusan sudah sah pada tanggal lampau, atau ditujukan untuk menghindari kewajiban dan merugikan pihak lain.
Ancaman Pidana: Pelaku dapat dijerat Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara, serta Pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat.
Menanggapi rumor panas tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Jacson Baginda, langsung memberikan bantahan.
Saat dikonfirmasi via WhatsApp pada Selasa (26/05/2026), Jacson menegaskan bahwa informasi yang beredar tidak benar.
“Tidak ada,” jawab Jacson singkat.
Menurut Jacson, penyerahan SK bagi sejumlah Plt Kepala OPD tersebut dilakukan secara resmi pada hari terakhir Bupati Nonaktif CIK memimpin apel bersama di jajaran Pemkab Sitaro, bukan dari balik jeruji besi sebagaimana isu yang beredar. (VM)
