MANADO — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) langsung tancap gas menjalankan fungsi pengawasannya.
Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD dr. Fransiscus Andi Silangen, Banggar menggelar rapat maraton bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Ruang Rapat Paripurna, Senin (6/7/2026).
Rapat kerja ini digelar khusus untuk membedah secara detail dan kritis dokumen Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sulut Tahun Anggaran 2025.
Langkah ini diambil setelah lima fraksi DPRD memberi “lampu hijau” di akhir Juni lalu agar realisasi keuangan Pemprov Sulut dikuliti pada tahapan selanjutnya.
Sebagai alat kelengkapan dewan yang bersifat tetap, Banggar memiliki tugas krusial untuk mengevaluasi kebijakan fiskal dan ke mana saja anggaran daerah mengalir.
Ketajaman pengawasan diperkuat dengan hadirnya pimpinan dewan seperti Michaela Elsiana Paruntu, Royke Anter, Stella Runtuwene, serta legislator lain di antaranya Roy Roring, Berty Kapojos, dan Hj. Amir Liputo.
Menghadapi evaluasi ketat dari legislatif, Sekprov Sulut Tahlis Gallang selaku ketua TAPD hadir memboyong jajaran Kepala Perangkat Daerah.
Proses bedah anggaran ini diproyeksikan berjalan dinamis demi memastikan setiap rupiah APBD 2025 dipertanggungjawabkan secara akurat dan tepat sasaran. (**Jrp)
