MANADO, MN— Pergantian pimpinan Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) di tengah masa jabatan rektor memunculkan pertanyaan di kalangan mahasiswa. Mereka meminta Rektorat dan pemerintah menjelaskan secara terbuka alasan di balik perubahan kepemimpinan tersebut.
Pada Rabu, 5 Agustus 2026, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., yang merupakan Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas), ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Rektor Unsrat.
Jamaluddin menggantikan Prof. Dr. Ir. Oktovian Berty Alexander Sompie, M.Eng., IPU., ASEAN Eng., yang secara administratif disebut masih menjabat ketika pergantian tersebut dilakukan.
Penunjukan itu dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) melalui Surat Perintah Nomor 18922/M/KPT.KP/2026.
Perubahan kepemimpinan tersebut kemudian memunculkan sejumlah pertanyaan di lingkungan mahasiswa. Salah satunya mengenai alasan pemerintah pusat menunjuk pejabat dari luar Unsrat untuk memimpin perguruan tinggi tersebut dalam masa transisi.
Penunjukan Jamaluddin dinilai menunjukkan keterlibatan langsung pemerintah pusat dalam penanganan persoalan di Unsrat.
Di sisi lain, mahasiswa mempertanyakan seberapa penting persoalan internal yang terjadi di Unsrat sehingga kementerian perlu mengambil langkah tersebut.
Kondisi itu juga memunculkan kekhawatiran mengenai otonomi perguruan tinggi. Mahasiswa menilai, apabila keputusan tersebut berkaitan dengan persoalan administratif atau internal kampus, penjelasan terbuka diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi.
Sejumlah pertanyaan pun berkembang di kalangan mahasiswa, termasuk dugaan adanya kepentingan birokrasi maupun tarik-menarik kepentingan politik di tingkat elite.
Namun, dugaan tersebut belum disertai penjelasan atau bukti yang dapat memastikan adanya intervensi politik dalam pergantian pimpinan Unsrat.
Hal lain yang menjadi perhatian mahasiswa adalah belum jelasnya alasan pergantian Prof. Oktovian Berty Alexander Sompie sebelum masa jabatannya berakhir.
Mahasiswa menilai, ketidakjelasan informasi mengenai alasan pemberhentian dapat membuka ruang bagi munculnya berbagai spekulasi.
Karena itu, keterbukaan informasi dinilai penting, terutama menyangkut dasar administratif dan kebijakan yang melatarbelakangi pergantian pimpinan universitas.
Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) FISIP Unsrat, Semmy Sembor, menyampaikan bahwa mahasiswa membutuhkan kepastian mengenai arah kepemimpinan kampus ke depan.
“Ke mana arah gerak Rektorat? Mau dibawa ke mana arah gerak Unsrat? Kami hanya membutuhkan kejelasan,” demikian sikap yang disampaikan atas nama BPM FISIP Unsrat.
Pergantian pimpinan tersebut kini menjadi bagian dari masa transisi Unsrat. Bagi mahasiswa, persoalan utamanya bukan semata-mata siapa yang memimpin, melainkan bagaimana proses pergantian itu dijelaskan secara transparan dan bagaimana keberlanjutan tata kelola universitas dijamin.
Dengan demikian, pertanyaan mengenai arah kebijakan Rektorat Unsrat tidak berhenti pada pergantian pejabat. Transparansi mengenai dasar keputusan dan agenda kepemimpinan selama masa transisi menjadi hal yang dinilai penting untuk menjaga kepercayaan sivitas akademika.
