MANADO — Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara menggelar Sosialisasi Literasi Jasa Keuangan sekaligus Koordinasi Pengisian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Aula Lantai 2 Kantor BPS Sulut, Senin (31/8/2026). Langkah ini dilakukan untuk membangun iklim demokrasi yang inklusif, sehat, serta berkeadaban di bumi Nyiur Melambai.
Kegiatan dibuka resmi oleh Kepala BPS Sulut, Dr. Watekhi, S.Si., MSE, serta dihadiri perwakilan jajaran Forkopimda Sulut, pimpinan partai politik, hingga para pemimpin redaksi media massa.
Gubernur Sulawesi Utara yang diwakili Kepala Badan Kesbangpol Sulut, Johnny Suak, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga kualitas demokrasi daerah. Menurutnya, partai politik dan pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab moral yang sama besarnya dalam mengawal proses demokrasi.
“Sosialisasi ini sangat krusial untuk membangun demokrasi literasi yang sehat dan berimbang sehingga menghasilkan nilai IDI yang berkualitas. IDI memiliki arti strategis karena mencerminkan potret riil demokrasi di daerah, yang nantinya juga akan menjangkau tingkat kabupaten dan kota,” ujar Johnny.
Ia menambahkan, penguatan IDI menjadi fondasi penting mengingat tahapan Pemilu mendatang sudah akan dimulai pada 2027. Pengukuran aspek kebebasan sipil hingga kapasitas penyelenggara negara dan aparat hukum diharapkan dapat terus menjaga Sulawesi Utara tetap aman dan kondusif.
Johnny juga menyoroti anomali unik Sulawesi Utara pada Pemilu 2024 lalu, meski sempat masuk dalam kategori daerah rawan kedua di tingkat nasional, angka partisipasi pemilih di Sulut justru tercatat sangat tinggi.
Untuk membedah penguatan kapasitas daerah dari sisi statistik dan ekonomi, acara ini menghadirkan dua narasumber utama yakni Budiman Siahaan (Kepala Divisi PEPK dan LMS Kantor OJK Sulut & Gorontalo) yang memaparkan materi terkait penguatan literasi dan inklusi jasa keuangan masyarakat.
Sementara Sirly Worotikan, SE, MSi (Statistisi Ahli Madya BPS Sulut), membedah metodologi serta indikator teknis dalam pengisian data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).
Melalui kolaborasi antara BPS, Pemprov Sulut, OJK, dan elemen masyarakat, Sulawesi Utara optimistis dapat terus memperkokoh stabilitas daerah serta mencetak standar demokrasi yang berkeadilan. (Jrp)
