MANADO – Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di atas kertas berisiko menjadi semu (false economy) jika tidak memberikan dampak nyata dan merata bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah di Sulawesi Utara dituntut memanfaatkan data Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dan inklusif.
Peringatan tersebut disampaikan oleh Dr. Een Walewangko, S.Si., MSE, dalam forum diskusi di Aula BPS Sulawesi Utara, Jalan 17 Agustus, Manado, Rabu (30/9/2026).
Dalam pemaparannya, Dr. Een soroti pentingnya efisiensi belanja pemerintah daerah yang disinergikan dengan data hasil sensus BPS untuk mempertajam kebijakan perizinan, promosi investasi, serta pembangunan infrastruktur.
”Belanja yang besar dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi diberikan ruang untuk daerah. Kita di daerah harus efektif dengan menerapkan kebijakan berbasis efisiensi,” tegas Een Walewangko.
Namun, ia memberikan catatan kritis bahwa dorongan investasi daerah tidak boleh sekadar mengejar angka pertumbuhan tanpa memperhatikan kualitas pemerataan ekonomi warga.
”Investasi memang akan mendorong peningkatan aktivitas ekonomi. Namun, jika investasi itu tidak inklusif, maka tidak akan memberikan dampak apa-apa bagi masyarakat,” lanjutnya.
Ia pun mendorong sinergi antara BPS, pemerintah daerah, dan media massa agar data SE2026 dapat diterjemahkan menjadi kebijakan publik yang tepat, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh seluruh lapisan masyarakat daerah. (Jerry)
