Manado, MN – Polemik internal di Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) Manado memanas. Sejumlah guru besar yang juga merupakan anggota Senat UNSRAT menyatakan siap menempuh upaya hukum apabila status keanggotaan mereka dicopot oleh Plt Rektor tanpa dasar hukum yang jelas.
Informasi yang dihimpun media ini menyebutkan, langkah hukum bukan satu-satunya opsi yang disiapkan. Para anggota senat tersebut juga disebut akan melaporkan persoalan itu, termasuk terkait persoalan Statuta Universitas Hasanuddin, langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
“Catat, kami akan menempuh upaya hukum jika memang keanggotaan kami dicopot. Kami ini masih anggota senat aktif dan Plt Rektor tidak punya kewenangan untuk mencopot keanggotaan kami,” ujar salah seorang anggota Senat UNSRAT yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan ini bukan sekadar pemutakhiran data keanggotaan senat, tetapi berpotensi berkembang menjadi sengketa mengenai kewenangan dan dasar hukum dalam tata kelola perguruan tinggi.
Sementara itu, Plt Rektor UNSRAT Prof. Jamaluddin Jompa disebut masih berada di luar daerah. Namun, menurut informasi yang diperoleh media ini, proses pemutakhiran anggota Senat UNSRAT tetap akan dilakukan.
Jika pencopotan benar-benar terjadi, persoalan tersebut berpotensi bergeser dari ranah administratif internal kampus ke ranah hukum. Titik krusialnya adalah dasar kewenangan Plt Rektor dalam mengubah atau mencabut status keanggotaan Senat UNSRAT serta aturan yang menjadi landasannya.
Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh penjelasan resmi dari pihak Plt Rektor UNSRAT mengenai dasar hukum dan alasan pemutakhiran keanggotaan Senat yang dipersoalkan tersebut.(Steven)
