Warisan Belum Dibagi, Sertifikat Sudah Terbit! Ahli Waris Mononutu Desak BPN Manado Blokir Tanah Enam Hektare

Manado, MN – Sengketa tanah warisan keluarga almarhum James Ferdinand Mononutu di Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara, memasuki babak baru. Setelah puluhan tahun dipersoalkan, para ahli waris kini mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Manado membuka kembali seluruh riwayat penerbitan sertifikat tanah yang mereka nilai menyimpan sejumlah persoalan hukum serius.

Melalui Kantor Advokat dan Pengacara S.E.S & PARTNERS, ahli waris secara resmi meminta BPN Manado menggelar perkara khusus sekaligus memblokir Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02/Malalayang dan SHM Nomor 2198/Malalayang Satu beserta seluruh sertifikat turunannya.

Permohonan tersebut disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado melalui surat Nomor 133/SES-JKT/X/2026 tertanggal 28 Oktober 2026.

Inti persoalannya bukan sekadar perebutan penguasaan lahan. Pihak ahli waris mempertanyakan bagaimana tanah peninggalan keluarga seluas sekitar enam hektare dapat beralih melalui mekanisme hibah dan kemudian diterbitkan sertifikat, sementara menurut mereka, pembagian warisan kepada seluruh ahli waris tidak pernah dilakukan secara sah.

Enam Hektare dan Riwayat Sertifikat yang Dipersoalkan

Kuasa hukum ahli waris, C. Suhadi, S.H., M.H., bersama tim yang terdiri atas Dr. H. Muh Eddy Gozaly, S.H., M.H., dan M. Intan Kunang, S.H., M.H., menyebut objek sengketa merupakan tanah peninggalan James Ferdinand Mononutu yang tercatat dalam Register Folio Nomor 0187 C.

James Ferdinand Mononutu meninggal dunia pada 1961. Menurut pihak ahli waris, hingga saat itu maupun setelahnya, tanah tersebut belum pernah dibagikan secara sah kepada seluruh ahli waris yang berhak.

Namun, dalam perjalanan penguasaannya, tanah tersebut diduga dikuasai secara sepihak oleh Margareth Rietcher, istri ketiga almarhum yang menurut keterangan pihak ahli waris merupakan warga negara Belanda.

Bahkan, kuasa hukum menyebut orang tua para pemohon pernah diusir dari lahan perkebunan keluarga tersebut.

Persoalan semakin serius ketika Margareth Rietcher diduga membuat akta hibah kepada anaknya, Concordia Sophia Lodola Mononutu, tanpa sepengetahuan maupun persetujuan ahli waris lainnya.

Dari proses tersebut kemudian terbit SHM Nomor 02/Malalayang pada 12 Juni 1968 dengan luas 60.000 meter persegi.

Pada 28 Februari 1995, sertifikat itu mengalami perubahan menjadi SHM Nomor 2198/Malalayang Satu dengan luas 63.680 meter persegi atas nama Concordia Sophia Lodola Mononutu.

Rangkaian peralihan inilah yang kini dipersoalkan. Pihak ahli waris mempertanyakan dasar hukum hibah, kewenangan pemberi hibah, serta keabsahan penerbitan sertifikat atas tanah yang menurut mereka masih merupakan harta warisan bersama.

Persoalan Kewarganegaraan Ikut Disorot

Salah satu aspek yang menjadi perhatian tim kuasa hukum adalah status kewarganegaraan pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang sertifikat.

C. Suhadi mengungkapkan, berdasarkan konfirmasi Kementerian Dalam Negeri pada 2018, pihaknya menyatakan tidak menemukan data kewarganegaraan Indonesia atas nama Concordia Sophia Lodola Mononutu, baik melalui proses naturalisasi, perkawinan, maupun mekanisme lainnya sebagaimana dipersoalkan dalam dokumen permohonan.

“Kami memiliki dasar untuk mempertanyakan keabsahan kepemilikan tersebut. Berdasarkan konfirmasi Kementerian Dalam Negeri pada 2018, tidak ditemukan data kewarganegaraan Indonesia atas nama Concordia Sophia Lodola Mononutu,” ujar Suhadi dalam keterangan resmi, Rabu (18/11/2026).

Persoalan ini dinilai penting karena Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menetapkan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah.

Sementara itu, Pasal 21 ayat (3) mengatur konsekuensi hukum apabila seseorang yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemegang hak milik memperoleh hak tersebut karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta akibat perkawinan.

Karena itu, menurut tim kuasa hukum, status kewarganegaraan pemegang hak dan proses peralihan tanah tersebut harus diperiksa secara menyeluruh, bukan sekadar dianggap selesai karena sertifikat telah diterbitkan.

Warisan Belum Dibagi, Bagaimana Hibah Bisa Dilakukan?

Selain persoalan kewarganegaraan, ahli waris juga mempertanyakan legalitas hibah atas tanah yang mereka klaim belum pernah dibagi.

Tim kuasa hukum merujuk Pasal 830, Pasal 833 ayat (1), dan Pasal 1066 ayat (1) KUHPerdata mengenai terbukanya pewarisan, hak ahli waris atas harta peninggalan, serta hak untuk menuntut pembagian warisan.

“Selama harta peninggalan belum dibagi, hak atas harta tersebut merupakan hak bersama para ahli waris. Karena itu, kami mempertanyakan bagaimana proses hibah dan penerbitan sertifikat dapat dilakukan apabila tanah tersebut masih berstatus boedel waris dan belum ada pembagian maupun persetujuan dari seluruh ahli waris yang berhak,” tegas Suhadi.

Bagi pihak ahli waris, persoalan ini menyisakan pertanyaan mendasar: apakah seluruh pihak yang berhak atas warisan telah diperhitungkan ketika proses hibah dan penerbitan sertifikat dilakukan?

Pertanyaan tersebut, menurut mereka, harus dijawab melalui pemeriksaan dokumen asli, riwayat tanah, dasar peralihan hak, serta proses administrasi pertanahan yang melatarbelakangi penerbitan sertifikat pada 1968 dan perubahan pada 1995.

BPN Diminta Tidak Sekadar Berlindung di Balik Sertifikat

Atas dasar sejumlah persoalan tersebut, S.E.S & PARTNERS meminta BPN Kota Manado segera menggelar perkara khusus dan melakukan pemblokiran terhadap SHM Nomor 02/Malalayang, SHM Nomor 2198/Malalayang Satu, serta seluruh sertifikat turunannya.

Pemblokiran diminta untuk mencegah terjadinya peralihan maupun pembebanan hak baru selama sengketa belum memperoleh penyelesaian.

“Kami berharap BPN tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Gelar perkara khusus penting dilakukan agar seluruh dokumen, riwayat tanah, proses peralihan hak, serta dasar penerbitan sertifikat dapat diperiksa secara objektif dan transparan,” kata Suhadi.

Tim kuasa hukum juga meminta agar hasil pemeriksaan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Apabila ditemukan cacat administrasi maupun persoalan yuridis yang memenuhi dasar pembatalan, mereka meminta BPN mengambil tindakan melalui mekanisme dan kewenangan yang tersedia.

Surat permohonan tersebut turut ditembuskan kepada Menteri ATR/Kepala BPN RI, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara, serta Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa BPN Provinsi Sulawesi Utara.

Kini, perhatian tertuju kepada BPN Kota Manado. Lembaga pertanahan tersebut diharapkan memberikan tanggapan resmi dan menjelaskan dasar administrasi serta riwayat penerbitan sertifikat yang menjadi objek sengketa.

Sebab, bagi para ahli waris, persoalan ini bukan hanya tentang penguasaan enam hektare tanah di Malalayang. Ini juga menyangkut pertanyaan mengenai kepastian hukum atas harta peninggalan yang mereka yakini belum pernah dibagikan secara sah.

Sertifikat yang telah terbit tidak boleh membuat pertanyaan mengenai asal-usul hak berhenti diperiksa. Justru di situlah transparansi dan tanggung jawab administrasi pertanahan diuji.(Steven)