Manado – DPR RI sedang melaksanakan pembahasan Revisi Undang Undang Pemilu Pengganti Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017.
Salah satu poin pembahasan adalah menyangkut wacana menyatukan pelaksanaan Pilkada dengan Pemilu.
Di 2019 lalu, Pemilu hanya sebatas memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota.
Jika disahkan Pilkada dan Pemilu 2024 dilaksanakan serentak maka perlu disiapkan 7 kotak suara.
Ferry Daud Liando dari Konsorsium Tata Kelola Pemilu, mengungkapkan berdasarkan pengalaman Pemilu 2019, banyak anggota KPPS yang meninggal dunia karena beratnya volume pekerjaan.
“Sehingga DPR harus banyak menyerap aspirasi publik apakah tujuh kotak dalam pemilihan itu efektif dilakukan?” Tandas Ferry Liando kepada wartawan Manadonews.co.id di Manado, Rabu (13/1/2021).
Terkait Pilkada, DPR akan membahas beberapa hal, yakni apakah Pilkada akan diserentakkan dengan Pemilu (Pilpres dan Pilcaleg) atau terpisah?
Selanjutnya, jika dilakukan terpisah apakah Pilkada akan dilakukan bersama dengan pemilihan anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota (Pemilu lokal) atau dilakukan pemilihan model dua cabang?
“Yakni cabang eksekutif (Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota) dilakukan terpisah dengan pemilihan legislatif (DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota), atau dilakukan pemisahan antara pemilihan Presiden, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah seperti yang dilakukan sebelum 2019,” pungkas dosen ilmu politik Universitas Sam Ratulangi ini.
(JerryPalohoon)
