Manado – Potensi mayoritas golongan putih (Golput) mengancam pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.
Golput adalah warga negara yang menolak memberikan suara dalam pemilihan umum sebagai tanda protes.
Ferry Daud Liando dari Konsorsium Tata Kelola Pemilu, menjelaskan bahwa hal tersebut dipicu oleh kebijakan elit-elit politik di parlemen yang cenderung tidak sejalan dengan kepentingan publik.
“Keadaan demikian semakin memicu ketidakpercayaan publik terhadap parpol maupun aktor-aktor politik yang berdampak pada peningkatan jumlah golput,” kata Ferry Liando kepada wartawan Manadonews.co.id di Manado, Senin (28/2/2022).
Dia mencontohkan, beberapa waktu lalu banyak elemen masyarakat menolak pembahasan RUU Cipta Kerja. Namun DPR tetap membahas dan mengesahkannnya.
Untunglah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menunda pemberlakuan undang-undang tersebut.
“MK menilai Undang-Undang Cipta Kerja melanggar prosedur, tidak sesuai asas dan tidak melibatkan partisipasi publik,” tukas Liando.
Pun, lanjut dosen politik Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) ini, sekarang sebagian elit politik di DPR mewacanakan penundaan pelaksanaan pemilu.
DPR saat ini terpolarisasi pada tiga arus tentang wacana yaitu arus menyatakan dukungan penundaan yang disponsori oleh PAN, PKB dan Golkar. Arus kekuatan politik yang masih bersikap pasif belum menyatakan sikap apakah menolak atau mendukung.
Kemudian arus yang menyatakan menolak seperti PDI Perjuangan namun sebagian kader malah menyatakan dukungan.
“Arus yang menyatakan dukungan penundaan pemilu beralasan bahwa faktor ekonomi belum mendukung pelaksanaan Pemilu 2024,” terang Liando.
Harus diakui, menurut Liando, salah-satu faktor yang dapat meruntuhkan stabilitas ekonomi adalah pemilu.
Pemilu yang kerap dilanda kerusuhan menyebabkan menjauhnya investor berinvestasi di Indonesia.
“Namun demikian untuk mengatasi kerusuhan bukan berarti pemilu harus ditunda,” tukasnya.
Justru yang barus dibenahi, tambah Liando, adalah prilaku para elit politik. Selama ini kerusuhan justru banyak diciptakan para elit agar mudah mendapatkan jabatan atau mempertahankan jabatan.
“Mereka kerap memanfaatkan kelompok-kelompok radikal untuk membuat kerusuhan, memanfaatkan para kreator teknologi untuk menyuburkan berita bohong (hoax), serta cara-cara lain mengacaukan pemilu untuk kepentingan aktor-aktor tertentu,” tegas Liando.
Kata Liando, hoax, konflik dan kerusuhan mengakibatkan banyak investor menarik diri sehingga berdampak pada perekonomian nasional.
“Menunda pemilu bukan jawaban untuk stabilitas ekonomi,” pungkas Ferry Liando.
(JerryPalohoon)
