JAKARTA, MANADONEWS – Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mujahid menegaskan pengelolaan Haji sebaiknya dikelola lembaga pemerintah non departemen.
Sejauh ini Departemen Agama tidak membidangi persoalan.”Jemaah mau daftar haji saja berbelit belit,” katanya dalam diskusi Forum Legislasi UU Haji dan Umroh dengan tema ‘Mungkinkah Penambahan Kuota Haji Akan Merata?’ di Media Center Gedung DPR RI,Jakarta, Selasa (13/2)
Ironisnya data haji yang terdaftar di Jakarta berbeda dengan Kota Jedah.”Jadi masih primitif. Menag tidak punya kopetensi,” tukasnya.
Ketua Panja BPIH(Badan pengelola ibadah haji) DPR, Deding Ishak mengatakan anggaran badan pengelola keuangan haji sebesar 90 triliun harus di kelola dengan baik karna untuk kemaslahatan umat. Dia mengakui dana tersebut diperuntukan infrastruktur kehajian.
“Menekan ongkos haji melalui angkutan sebesar 40 persen. Pemondokan dengan yang itu menyewa multiyears. Atau kerja sama dengan Aarab misal perkampungan indonesia,” tukasnya
Namun terkait penambahan kuota haji Indonesia sebanyak 10 ribu jamaah di ragukannya. “Penambahan 10 ribu. Penjelasan menteri agama meragukan kita. Karna tidak ada hitam diatas putih,” kuncinya (Djamzu)
