JAKARTA, MANADONEWS – Ketua Fraksi PKB Ida Fauziah mengatakan Fraksinya mendorong RUU Palang Merah menjadi UU untuk memberi payung hukum bagi relawan dalam menjalankan kemanusian.
“Sekaligus perlindungan terhadap penggunaan nama dan lambang kepalangmerahan dari tiruan oleh orang tidak bertanggung jawab,” katanya dalam rillisnya yang diterima Manadonews, Selasa (14/2)
Padahal pembahasannya sejak 10 tahun terakhir ini disebabkan tidak dikedepankan perspektif kemanusian dalam melihat kepalangmerahan. Namun fraksinya optimis pembahasan di tahun 2017 ini mulai ada titik terang. Apalagi pada raker kemarin (8/2) ketua umumnya Jusuf Kalla menjelaskan secara gamblang RUU tersebut. Terutama point yang krusial yang selama ini menjadi perdebatan panjang dalam Raker dengan komisi IX DPR RI.
“Menariknya dalam Rapat itu kesepahaman untuk segera menuntaskan payung hukum guna mendukung tugas tugas terkiat persoalan kemanusian,” ungkapnya.
Terkait penggunaan lambang kepalangmerahan Internasional atas sebuah konvensi dunia dalam hukum nasional harus berpegang dalam kerangka dan prinsip Pembukaan UUD yang menyatakan keikutsertaan Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan yakni kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
“Itu harus mendapat perhatian bersama agar jangan sampai atas dasar kemanusian negara lain dengan gampangnya menjalankan aktifitas kepalangmerahan di Indonesia. Hendaknya menjadi pelajaran agar semua misi kemanusian dunia tetap harus menjunjung tinggi kedaulatan hukum Indonesia,” kuncinya. (Djamzu)
