Manado, MN – Di balik sorot kamera yang menyoraki pelantikannya sebagai Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling—yang akrab disapa YSK—mengangkat satu janji yang terdengar sederhana tapi penuh muatan: memimpin pemerintahan yang bersih dari korupsi dan penyakit birokrasi lainnya.
Bukan janji baru memang. Hampir semua kepala daerah terpilih selalu memulai masa jabatannya dengan diksi serupa. Tapi di tangan YSK, kalimat “good and clean governance” tidak berhenti sebagai jargon kampanye.
Ia menjadikannya peta jalan. “Program kami yang pertama adalah berantas korupsi,” ujarnya pada pidato perdana. Suaranya berat, tegas, dan tak banyak retorika.
YSK tahu benar, ia tidak sedang memimpin wilayah kosong. Sulawesi Utara punya sejarah birokrasi yang panjang, bercabang, dan penuh patronase.
Tidak sedikit kepala daerah atau pejabat sebelumnya yang tersandung hukum karena menyalahgunakan dana publik, termasuk hibah keagamaan dan proyek infrastruktur. Maka, langkah awalnya adalah membersihkan “rumah sendiri”.
Korupsi yang Tak Lagi Hanya Soal Uang
Bagi Gubernur YSK, korupsi bukan sekadar mengalirkan dana rakyat ke rekening pribadi atau proyek fiktif yang tak pernah selesai.
Ia melihat dimensi lain dari korupsi: ketidakdisiplinan, kemalasan, penyalahgunaan waktu kerja, dan penyimpangan kecil yang lambat laun membusukkan sistem.
“Waktu itu jangan dipotong-potong. Jangan korupsi waktu. Jangan lagi ada yang nongkrong di jam kerja. Saya tidak mau kalian berkeliaran kalau tanpa tujuan pekerjaan,” tegasnya kepada jajaran ASN Pemprov Sulut.
Pesannya menyentuh akar yang sering luput: bahwa birokrasi yang buruk lahir bukan hanya dari niat jahat, tapi juga dari kebiasaan malas yang dibiarkan.
Tempo mewawancarai beberapa ASN yang meminta anonimitas. Mereka mengakui bahwa sejak awal masa pemerintahan YSK, sistem kehadiran, evaluasi kinerja, dan rotasi jabatan diperketat. Tidak ada lagi kompromi bagi pegawai yang lalai.
“Ada rasa was-was sekarang, tapi buat yang benar, itu justru melegakan,” kata seorang staf ahli gubernur.
Hukum Bergerak, Pemprov Tak Campur Tangan
Tidak butuh waktu lama bagi komitmen itu membuahkan hasil nyata. Polda Sulawesi Utara baru-baru ini menetapkan empat pejabat Pemprov sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah GMIM—lembaga gereja terbesar di wilayah tersebut.
Dugaan penyimpangan bukan hanya dalam jumlah besar, tetapi juga melibatkan proses yang diduga manipulatif.
Di waktu yang nyaris bersamaan, penyelidikan juga berlangsung di Dinas Komunikasi dan Informatika atas dugaan korupsi anggaran proyek digitalisasi.
Yang menarik, dan patut dicatat, adalah sikap Pemprov di bawah komando YSK yang tidak menunjukkan tanda-tanda intervensi.
Tidak ada tekanan ke aparat penegak hukum, tidak pula upaya “melindungi” nama-nama yang tengah diperiksa.
“Penegakan hukum harus dijalankan secara profesional. Kami lihat Pemprov Sulut tidak mencampuri proses hukum yang menjadi kewenangan Polda Sulut,” ujar Jim Yon, tokoh masyarakat dan Panglima Besar Tosbro 08 Sulut, dalam pernyataan publiknya.
Sebagian besar pengamat hukum menyebut ini sebagai anomaly positif dalam kultur pemerintahan daerah, di mana kerap kali kepala daerah justru menjadi ‘payung’ bagi bawahannya yang terjerat kasus.
YSK justru melepas, bahkan memberi ruang, agar hukum bekerja tanpa penghalang.
Menjaga Asa di Tengah Tantangan
Namun, perjalanan ini tentu tidak sepi tantangan. Tempo mencatat, ada suara-suara sumbang yang mulai mengemuka di media sosial dan forum diskusi politik lokal. Beberapa menyebut langkah bersih-bersih ini sebagai “tebang pilih”, bahkan “pencitraan belaka”.
Tapi sejauh ini, tidak ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa proses hukum diarahkan atau dipolitisasi.
YSK sendiri, dalam beberapa kesempatan, tidak membalas kritik itu secara frontal. Ia lebih memilih mengarahkan fokus pada transformasi budaya kerja.
Baginya, reformasi birokrasi bukan sekadar bersih dari KKN, tapi juga harus produktif, efisien, dan dekat dengan rakyat.
“Birokrasi tidak boleh jadi menara gading. Kita harus buktikan bahwa ASN itu melayani, bukan minta dilayani,” katanya dalam rapat koordinasi internal.
Mimpi Besar di Ujung Jalan
Jika ditarik dalam skala yang lebih besar, langkah Gubernur YSK sejalan dengan harapan nasional terhadap reformasi tata kelola pemerintahan.
Banyak daerah yang mencoba, namun tak sedikit yang terjebak dalam sandiwara administratif. Yang dibutuhkan sekarang adalah konsistensi—dan itu, bagi seorang kepala daerah, adalah ujian paling berat.
Apakah Sulawesi Utara akan benar-benar menjadi teladan tata kelola bersih di Indonesia timur? Jalan ke sana masih panjang dan penuh lubang.
Tapi satu hal yang kini mulai tampak: publik melihat dan mencatat, bahwa janji “bersih-bersih” bukan lagi sekadar catatan pidato, melainkan aksi nyata yang mengguncang meja birokrasi.
Jika YSK mampu mempertahankan arah ini—tanpa kompromi, tanpa tawar-menawar moral—ia bisa meninggalkan jejak yang lebih dalam dari sekadar satu periode kekuasaan.
Sebuah warisan tata kelola yang sehat, yang bisa diwariskan ke generasi pemimpin selanjutnya.(Januar)
