Manado, MN-– Gubernur Sulut, Olly Dondokambey menyerukan empat upaya ini terkait untuk menangani ketimpangan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sulawesi Utara diantaranya yang pertama, membentuk perlindungan anak berbasis dasa wisma, lembaga keagamaan dan sekolah. Kedua, membentuk sistem pelayanan satu pintu untuk penanganan anak korban kekerasan.
“Ketiga, membentuk Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 28 Tahun 2016 tentang perlindungan anak yang holistik dan integratif, dan keempat, mengadakan kampanye stop kekerasan terhadap perempuan dan anak,” terang Gubernur melalui Plh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sulut, Roy H Mewoh dalam sambutan kegiatan ‘Diskusi Tematik Staf Ahli Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (KPP dan PA/P3A) di Swiss Bell Hotel Manado, Selasa (18/04).
Lanjut Mewoh, berhasilnya keempat upaya untuk mengurangi bahkan menyetop tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut menurut Gubernur sangat tergantung pada dukungan dari pemerintah pusat.
“Apalagi berdasarkan data tahun 2016 lalu, jumlah penanganan kasus yang difasilitasi Dinas PP dan PA tercatat sebanyak 131 kasus di Sulut. Untuk mengurangi jumlah kasus ini serta memantapkan berbagai upaya lainnya, kami juga berharap dukungan penuh dan sinergitas kerja dengan Kementerian P3A,” ungkapnya.
Kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak menurutnya sangat besar pengaruhnya terhadap pembangunan di Bumi Nyiur Melambai (Sulut,red) yang setiap kendala didalamnya menjadi prioritas penanganan oleh pemerintah daerah.
“Pemerintah provinsi beserta pihak terkait lainnya melakukan upaya konkrit dan langkah konstruktif untuk menyikapi ketimpangan-ketimpangan gender, diskriminasi gender serta kekerasan terhadap perempuan dan anak,” tandas Mewoh.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Sulut, Mieke Pangkong berharap kegiatan diskusi dapat bermanfaat positif sehingga kebijakan-kebijakan yang dilakukan dapat berperan maksimal.
“Nantinya ada masukan-masukan dan rekomendasi kepada KPP dan PA terkait kebijakan-kebijakan PP dan PA yang ada selama ini dan masukan untuk yang akan datang,” kata Meike.
Dirinya juga meyakini melalui diskusi ini nantinya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perempuan di Sulut dapat ditingkatkan.
“Diskusi ini akan meningkatkan komitmen, pemahaman dan pengetahuan para stake holder untuk meningkatkan kualitas SDM perempuan, laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki,” katanya yang juga menjadi narasumber tentang strategi kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam diskusi tersebut.
Diketahui kegiatan itu juga menghadirkan dua narasumber kementerian P3A yakni, staf ahli menteri bidang hubungan antar lembaga, Luly Altruiswaty dengan materi tentang Cedaw, BPFA, SDG’S dan upaya mewujudkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesetaraan gender, juga Staf Ahli Menteri bidang pembangunan keluarga, Sri Danti Anwar yang membawakan materi tentang indikator pembangunan ketahanan keluarga. Hadir pula peserta dari Dinas P3A Kabupaten Kota se-Sulut. (tim/bs-hs)
