MANADONEWS.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Tata Tertib (Tatib) DPRD Sulut periode berjalan.
Langkah ini diambil sebagai pijakan hukum sekaligus “rambu-rambu” dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Pembentukan Pansus ini disahkan melalui Rapat Paripurna Internal yang digelar di Kantor DPRD Sulut, Senin (3/3/2026).
Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen, yang memimpin rapat didampingi jajaran Wakil Ketua Royke Anter, Michaela Paruntu, dan Stela Runtuwene, menekankan bahwa Tatib bukan sekadar dokumen administratif, melainkan ruh dari demokrasi di parlemen.
“Tatib DPRD memastikan seluruh proses persidangan dan pengambilan keputusan berjalan secara demokratis, transparan, dan akuntabel. Kami ingin ada kepastian prosedur dan keseragaman mekanisme kerja,” ujar Silangen.
Salah satu poin menarik yang menjadi sorotan dalam revisi Tatib kali ini adalah penyesuaian aturan mengenai mobilitas dan efektivitas kerja anggota dewan.
Beberapa poin substansi yang akan dikaji mendalam meliputi Perjalanan Dinas Luar Negeri: Pengaturan kembali syarat dan keperluan dinas bagi Alat Kelengkapan DPRD (AKD), anggota, maupun gabungan komisi saat melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.
Jam Kerja dan Kegiatan: Sinkronisasi waktu dan hari kerja agar pelaksanaan tugas kedewanan lebih optimal, serta Legalisasi Kehadiran Virtual: Mempertegas status sah kehadiran anggota DPRD secara daring (virtual) dalam forum-forum tertentu, guna beradaptasi dengan situasi darurat atau kondisi khusus di masa depan.
Dengan adanya Tatib yang lebih komprehensif, DPRD Sulut diharapkan mampu menunjukkan kinerja yang lebih tertib administrasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Sulawesi Utara. (**Jerry)
