TAHUNA, MANADONEWS.CO.ID — Anggota DPD RI dapil Sulawesi Utara, Stefanus BAN Liow melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada 18–19 Mei 2026 dengan agenda pengawasan ketahanan pangan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat terkait pembangunan daerah dan perjuangan Daerah Otonom Baru (DOB) Nusa Utara.
Kunjungan diawali dengan pemantauan gudang Bulog Tahuna bersama pihak Bulog dan Dinas Ketahanan Pangan untuk memastikan stok beras SPHP dan Minyak Kita tetap aman serta siap digunakan dalam program bantuan pangan maupun Gerakan Pangan Murah (GPM).
Selain itu, Stefanus Liow juga turun langsung ke Pasar Tahuna untuk berdialog dengan pedagang dan masyarakat terkait harga bahan pangan. Dari hasil monitoring, harga beras SPHP masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp62.500, sementara Minyak Kita dijual sekitar Rp16 ribu per liter.
“Kami memastikan bantuan pangan bersubsidi benar-benar sampai kepada masyarakat dan tidak disalahgunakan ataupun ditimbun demi keuntungan pribadi,” ujar Liow.
Dalam dialog bersama warga, ia juga menerima berbagai keluhan terkait data penerima bantuan pangan yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran. Menurutnya, persoalan tersebut perlu diperbaiki melalui usulan pemerintah daerah dan Dinas Sosial kepada pemerintah pusat.
Selain isu pangan, Stefanus Liow turut menegaskan dukungannya terhadap perjuangan pembentukan DOB Nusa Utara. Namun ia menilai, realisasi pemekaran daerah masih menunggu pencabutan moratorium serta penerbitan aturan turunan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“DPD RI mendukung sepanjang mengikuti mekanisme dan aturan yang berlaku, karena tujuan utamanya untuk mendekatkan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa DPD RI saat ini tengah mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan yang dinilai penting bagi wilayah kepulauan seperti Sulawesi Utara.
Menurut Liow, sektor kelautan, perikanan, infrastruktur dan perkebunan kelapa masih menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah lebih proaktif memperjuangkan program strategis nasional melalui perencanaan yang terintegrasi mulai dari tingkat kecamatan hingga pusat.
“Program pembangunan harus diperjuangkan lebih awal dan terintegrasi agar kebutuhan masyarakat daerah kepulauan benar-benar mendapat perhatian pemerintah pusat,” pungkasnya. (Riko)
