MANADO — Menatap percepatan pembangunan ekonomi ke depan, Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus mendorong DPRD Sulut untuk memprioritaskan penyelesaian Ranperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
Hal ini ditegaskan Gubernur saat menghadiri Rapat Paripurna di Kantor DPRD Sulut, Selasa (23/6/2026).
Langkah strategis ini dinilai krusial untuk menciptakan iklim investasi yang lebih sehat, transparan, dan kompetitif di Bumi Nyiur Melambai.
Gubernur Yulius Selvanus memaparkan bahwa regulasi baru ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum yang kuat, memangkas rantai birokrasi yang berbelit, serta memacu gairah para pelaku UMKM.
Tidak kalah penting, aturan ini disiapkan untuk memaksimalkan pemberian insentif di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
”Ranperda tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan pelayanan publik sesuai indikator penilaian lembaga pengawas nasional seperti Ombudsman RI dan KPK melalui Monitoring Center for Prevention (MCP),” jelas Gubernur Yulius di hadapan anggota dewan.
Melalui momentum ini, Gubernur Yulius berharap kemitraan taktis antara eksekutif dan DPRD Sulut terus berjalan beriringan guna mengesahkan payung hukum yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, menyusul kesuksesan Sulut yang sebelumnya menjadi provinsi pertama di Indonesia dengan Perda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Fransiscus Silangen, didampingi Wakil Ketua Michaela Paruntu, Royke Anter, dan Stella Runtuwene.
(**Jrp)
