Tahuna, MN – Ada sebuah pelajaran menarik yang sering terlupakan dalam dunia birokrasi. Tidak semua karya besar lahir dari proyek bernilai miliaran rupiah.
Sebagian justru lahir dari sebuah gagasan yang sederhana, tetapi tepat, bermakna, dan mampu meninggalkan kesan mendalam.
Ketika Johanis E. H. Pilat dilantik sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, perhatian publik tentu tertuju pada amanah besar yang kini berada di pundaknya.
Jabatan Sekretaris Daerah adalah pusat koordinasi birokrasi, tempat berbagai kebijakan dirumuskan dan dijalankan demi kepentingan masyarakat.
Namun, jauh sebelum memasuki ruang kerja Sekda, ada satu kisah yang layak dikenang.
Kisah tentang sebuah ide yang menunjukkan bahwa birokrasi bukan sekadar urusan administrasi, melainkan juga ruang bagi kreativitas dan kecerdasan.
Pada kunjungan Presiden Joko Widodo ke Sangihe tahun 2015, Presiden menerima sebuah cincin bermata Batu Nawacita.
Batu lokal Sangihe yang memiliki sembilan sisi itu diberi nama “Nawacita” sebagai simbol sembilan agenda prioritas pembangunan nasional.
Momen ketika Presiden Jokowi tersenyum sambil memperlihatkan cincin tersebut menjadi pemberitaan nasional dan memperkenalkan Sangihe dengan cara yang elegan.
Tidak banyak orang mengetahui bahwa menurut berbagai cerita yang berkembang di lingkungan pemerintahan daerah, gagasan menghadirkan Batu Nawacita sebagai cendera mata lahir dari pemikiran Johanis Pilat ketika ia masih menjabat sebagai kepala bagian.
Kisah tersebut patut diapresiasi bukan sekadar hadiahnya, melainkan cara berpikir di balik hadiah tersebut.
Sebuah cendera mata sering kali berakhir sebagai benda koleksi. Akan tetapi, Batu Nawacita berhasil melampaui fungsi itu. Ia menjadi simbol.
Ia menghubungkan identitas lokal Sangihe dengan visi pembangunan nasional. Ia menunjukkan bahwa sebuah daerah perbatasan mampu berbicara kepada Presiden melalui bahasa budaya, filosofi, dan kreativitas.
Di sinilah kecerdasan seorang birokrat diuji. Bukan hanya mampu menyusun dokumen atau memahami regulasi, tetapi juga membaca momentum dan menerjemahkannya menjadi pesan yang berkesan.
Kemampuan seperti itu tidak dapat dipelajari hanya dari buku administrasi negara. Ia lahir dari kepekaan, wawasan, dan kecintaan terhadap daerah.
Sayangnya, birokrasi kita sering kali hanya mengingat siapa yang menyerahkan hadiah, bukan siapa yang memikirkan makna di baliknya.
Padahal sejarah daerah juga dibangun oleh mereka yang bekerja di balik layar, yang lebih memilih menghasilkan gagasan daripada mencari sorotan.
Kini, ketika Johanis Pilat dipercaya memimpin mesin birokrasi Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai Penjabat Sekretaris Daerah, publik tentu berharap kreativitas yang pernah melahirkan simbol Batu Nawacita tidak berhenti menjadi kenangan.
Daerah membutuhkan birokrasi yang tidak hanya bekerja sesuai prosedur, tetapi juga mampu menghadirkan ide-ide segar dalam pelayanan publik, pembangunan, dan penguatan identitas daerah.
Pada akhirnya, kecerdasan birokrasi tidak selalu diukur dari banyaknya aturan yang dihasilkan.
Kadang-kadang, ia dikenang melalui sebuah ide sederhana yang membuat seorang Presiden tersenyum, sekaligus membuat nama Sangihe dikenal dengan cara yang bermartabat.
Bila Batu Nawacita adalah buah dari pemikiran Johanis Pilat, maka itu bukan sekadar kisah tentang sebuah hadiah.
Itu adalah bukti bahwa sebuah gagasan yang brilian dapat menjadi diplomasi terbaik sebuah daerah dan bahwa pemimpin birokrasi yang baik selalu memulai pengabdiannya dengan berpikir melampaui hal-hal yang bersifat seremonial.(AL)
