Manado, MN – Pada awal dekade 1950-an, Republik Indonesia masih berada dalam masa pencarian bentuk.
Kemerdekaan telah berhasil dipertahankan melalui perjuangan bersenjata dan diplomasi, tetapi pekerjaan besar sesungguhnya baru dimulai: membangun negara yang mampu merangkul ribuan pulau, ratusan kelompok etnis, dan kepentingan daerah yang sangat beragam.
Di balik semangat nasionalisme yang sedang tumbuh, muncul persoalan yang perlahan menjadi bara di berbagai daerah. Banyak wilayah di luar Pulau Jawa merasa bahwa hasil kekayaan alam mereka lebih banyak mengalir ke Jakarta daripada kembali menjadi pembangunan di daerah asal.
Di Sulawesi, keresahan itu tumbuh semakin kuat hingga akhirnya melahirkan salah satu pergolakan terbesar dalam sejarah Indonesia: Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta).
Dalam historiografi Indonesia, Permesta sering dikenang sebagai sebuah pemberontakan bersenjata. Namun, sejumlah penelitian sejarah memperlihatkan bahwa pada fase awal gerakan ini justru lahir sebagai kritik terhadap praktik pemerintahan yang dianggap terlalu terpusat.
Permesta mula-mula merupakan tuntutan agar hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dibangun atas asas keadilan, pemerataan, dan penghormatan terhadap kontribusi daerah terhadap negara.
Indonesia Pasca-Kemerdekaan: Negara yang Masih Mencari Keseimbangan
Setelah Konferensi Meja Bundar tahun 1949, Indonesia memasuki era demokrasi parlementer. Sistem politik memberikan ruang bagi berbagai partai dan kelompok untuk menyampaikan aspirasi.
Namun, di balik dinamika politik nasional, pemerintah menghadapi tantangan besar dalam mengelola wilayah yang sangat luas dengan kemampuan administrasi dan keuangan yang masih terbatas.
Pulau Jawa menjadi pusat pemerintahan, politik, dan birokrasi. Sebagian besar kebijakan pembangunan, investasi, maupun pengalokasian anggaran diputuskan dari Jakarta. Kondisi tersebut menimbulkan kesan bahwa pembangunan nasional lebih berorientasi pada Jawa dibandingkan wilayah lain.
Di Indonesia Timur, terutama Sulawesi, keresahan itu semakin terasa. Jalan-jalan utama masih banyak yang belum memadai, pelabuhan memerlukan modernisasi, jaringan listrik terbatas, pelayanan kesehatan belum merata, sementara sekolah-sekolah kekurangan tenaga pengajar.
Ironisnya, daerah tersebut justru menjadi salah satu penyumbang devisa negara melalui ekspor hasil bumi, terutama kopra.
Bagi para pemimpin daerah, situasi tersebut memunculkan pertanyaan sederhana tetapi mendasar: mengapa daerah yang menghasilkan kekayaan besar justru belum menikmati hasil pembangunan yang sepadan?
Kopra dan Ketimpangan Pembangunan
Pada dekade 1950-an, kopra merupakan salah satu komoditas ekspor utama Indonesia. Sulawesi menjadi sentra produksi yang memasok kebutuhan industri minyak kelapa dunia. Devisa yang diperoleh negara dari perdagangan kopra bernilai sangat besar dan menjadi salah satu penopang keuangan nasional.
Namun, menurut berbagai kajian sejarah, sebagian besar penerimaan tersebut masuk ke kas pemerintah pusat. Daerah penghasil hanya memperoleh porsi yang relatif kecil untuk membiayai pembangunan lokal.
Ketimpangan inilah yang kemudian menjadi inti kritik para pemimpin daerah.
Mereka tidak menolak konsep negara kesatuan. Sebaliknya, mereka menginginkan agar pembangunan nasional berlangsung lebih seimbang.
Salah satu gagasan yang berkembang ketika itu adalah pembagian penerimaan daerah dengan komposisi 70 persen dikembalikan kepada daerah penghasil untuk membiayai pembangunan, sedangkan 30 persen diserahkan kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari pendapatan nasional.
Usulan tersebut mencerminkan semangat desentralisasi fiskal yang kelak baru diwujudkan puluhan tahun kemudian melalui kebijakan otonomi daerah pada era Reformasi.
Dari Keluhan Menjadi Gerakan Politik
Kekecewaan terhadap pemerintah pusat tidak hanya dirasakan oleh kalangan sipil. Banyak perwira Tentara dan Teritorium (TT) VII/Wirabuana yang bertugas di Indonesia Timur juga memiliki pandangan serupa.
Mereka melihat langsung keterbatasan pembangunan di daerah, sementara berbagai kebutuhan pertahanan dan keamanan sering kali harus dipenuhi dengan sumber daya yang sangat terbatas.
Karena itu, gagasan perubahan tidak muncul dari satu kelompok saja. Tokoh-tokoh sipil, birokrat, militer, hingga kalangan intelektual mulai membangun komunikasi untuk mencari solusi.
Pada tahap ini, tuntutan mereka masih berada dalam koridor konstitusional…
