MANADO — Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) kembali menunjukkan komitmen pengawasannya dalam mengawal aspirasi masyarakat Malendeng yang terdampak normalisasi sungai.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama masyarakat dan Balai Wilayah Sungai Sulawesi I (BWSS I), Senin (12/10/2026), para legislator mendesak BWSS I bergerak cepat.
Pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi III Berty Kapojos ini sempat diwarnai sorotan tajam dari jajaran anggota dewan.
Anggota Komisi III DPRD Sulut, Yongkie Limen, secara tegas meminta BWSS I untuk tidak berlambat-lambat dalam menuntaskan persoalan legalitas tanah warga bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Kepala Balai, tolong berkoordinasi dengan BPN. Tolong dikejar hal ini, karena kalau tidak dikejar, tidak akan selesai,” tegas Yongkie Limen di hadapan jajaran pimpinan BWSS I.
Desakan ini disampaikan usai mendengarkan laporan warga yang telah merampungkan pengalihan administrasi tanah dan pembayaran pajak ke Kabupaten Minahasa sesuai keputusan RDP Agustus lalu.
Dari 13 keluarga, delapan di antaranya tercatat sudah melengkapi seluruh persyaratan.
Ketua Komisi III Berty Kapojos juga menekankan pentingnya transparansi dan kepastian langkah hukum agar sisa warga yang belum mengurus administrasi terdorong untuk segera merampungkannya.
DPRD Sulut memastikan akan terus mengawal jalannya proses koordinasi lintas instansi ini hingga hak-hak masyarakat Malendeng terpenuhi secara adil dan transparan. (**Jrp)
