JAKARTA, MN – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali menegaskan komitmen pembenahan internal melalui penegakan kode etik profesi secara tegas dan konsisten.
Dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) yang digelar oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri pada Selasa (17/11/2026), oknum anggota Polri berinisial EHS resmi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Berdasarkan fakta persidangan, EHS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pemufakatan terkait akses ilegal (illegal access).
Pelanggaran tersebut berupa tindakan penyadapan dengan memanfaatkan akses maupun alat teknologi milik institusi Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Atas pelanggaran berat tersebut, Majelis Sidang KKEP menjatuhkan dua putusan utama kepada terduga pelanggar.
Pertama Sanksi Etika: Perilaku pelanggar dinyatakan secara resmi sebagai perbuatan tercela.
Kedua, Sanksi Administratif: Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., M.I.Kom., menegaskan bahwa tindakan tegas ini merupakan wujud nyata dari penerapan konsep “Bersih ke Dalam”.

“Setiap personel memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan aturan internal. Penegakan kode etik dilakukan tanpa membedakan pangkat maupun jabatan,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo dalam keterangan resminya.
Untuk menjamin objektivitas, jalannya persidangan turut disaksikan langsung oleh Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Mohammad Choirul Anam, S.H. Pihak Kompolnas menilai seluruh mekanisme serta tahapan persidangan telah dilaksanakan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Meski putusan pemecatan telah dibacakan, EHS menyatakan mengajukan upaya banding.
Oleh karena itu, proses hukum internal selanjutnya akan berjalan mengikuti mekanisme yang berlaku melalui sidang Komisi Banding.
Melalui langkah ini, Polri memastikan bahwa fungsi pengawasan dan penegakan kode etik internal akan terus dijalankan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
Komitmen “Bersih ke Dalam” diharapkan mampu menjaga integritas seluruh personel sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.Div.hms Polri/*)
Fian