Jalannya hearing. (foto/mn)
BOLMONG,MANADONEWS,-.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) melalui Komisi III, pada Senin (27/8) menggelar hearing dengan Dinas Sosial (Dinsos) di kantor DPRD di Lolak.
Selain program yang sementara berjalan maupun yang akan dilaksanakan oleh Dinsos pada tahun 2018, hearing ini pun membahas terkait Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan program penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai kepada keluarga sangat miskin yang memang memenuhi syarat.
Anggota Legislatif (Aleg) Bolmong, Tonny Tumbelaka mempertanyakan terkait adanya laporan beberapa warga di Desa Labuan Uki, Kecamatan Lolak yang pada tahun 2017 lalu tak mendapat bantuan PKH, padahal mereka terdaftar sebagai penerima.
“Saya mendapat laporan tersebut. Sebagai wakil rakyat pastinya ingin penjelasan dari Dinsos,” ujar Tonny, Aleg dari Fraksi PDIP.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinsos Bolmong Abdul Haris Bambela menjelaskan, untuk penyaluran PKH tahun 2017 silam memang ada sedikit masalah.
“Tahun lalu ada sedikit masalah. Yakni, kesalahan ada di pihak BRI. Namun, sudah di tangani dan penerima sudah mendapat bantuan yang di akumulasi dari tahun 2017 lalu,” ujarnya.
Selain itu, Bambela menambahkan total anggaran yang dikelola oleh dinasnya mencapai 48 miliar.
“Total anggaran Dinsos tahun 2018 ini, baik APBN dan APBD sebanyak Rp 48 miliar,” katanya.
Dijelaskan, anggaran tersebut terbagi dari 42 miliar untuk APBN dan 5,9 miliar untuk APBD.
“Semua anggaran yang kami kelola pastinya transparan dan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup warga sehingga angka kemiskinan bisa ditekan,” tutupnya.
(stvn)
