MANADONEWS.CO.ID – Gedung Cengkih DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) kembali menjadi pusat dinamika demokrasi, Kamis, 23 April 2026. Dalam suasana yang khidmat namun penuh semangat apresiasi, DPRD Sulut menggelar Rapat Paripurna yang mencakup empat agenda krusial bagi keberlangsungan pembangunan di Sulawesi Utara.
Agenda utama tersebut meliputi Penyampaian Rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur Sulut Tahun 2025, Penyampaian Laporan Kinerja Alat Kelengkapan Dewan (AKD), Penyampaian Laporan Pelaksanaan Reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2026, serta Pembukaan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2026.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Silangen, didampingi para Wakil Ketua, Michaela Paruntu dan Royke Anter, serta dihadiri langsung oleh Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay.
Salah satu sorotan utama dalam paripurna ini adalah laporan dari Komisi 1 Bidang Pemerintahan, Hukum, dan HAM. Ketua Komisi 1, Braien Waworuntu, memberikan apresiasi tinggi terhadap gaya kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus yang dinilai membawa angin segar bagi efisiensi fiskal daerah.
“Saya melihat sendiri, Pak Gubernur berangkat tugas luar daerah tanpa protokol berlebihan, bahkan angkat koper sendiri. Ini bukan sekadar pencitraan, tapi aksi nyata yang berhasil memangkas biaya operasional hingga Rp1,9 Miliar,” ungkap Braien.
Politisi Partai Nasdem ini berharap langkah efisiensi ini menjadi standar baru bagi seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sulut.
Nuansa kedisiplinan yang tinggi juga dirasakan dalam jalannya sidang. Anggota DPRD Sulut, Cindy Wurangian, memberikan catatan positif terkait budaya tepat waktu yang dibawa oleh Gubernur Yulius.
“Ketepatan waktu Gubernur memberikan standar moral baru. Jika pemimpinnya sudah on-time, maka tidak ada alasan bagi kepala dinas atau OPD untuk terlambat atau tidak siap dalam rapat-rapat penting,” tegas Wurangian.
Namun, di sisi lain, legislator juga memberikan “sentilan” agar kedisiplinan ini diikuti dengan kecepatan respons OPD dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang diserap melalui masa reses.
Penyampaian laporan hasil reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2026 menjadi inti dari fungsi representasi dewan. Laporan ini merangkum kebutuhan mendesak masyarakat di berbagai pelosok Sulut, mulai dari infrastruktur pedesaan, akses kesehatan di wilayah kepulauan, hingga sinkronisasi data tenaga pendidik.
Gubernur Yulius Selvanus merespons cepat catatan dewan tersebut dengan menginstruksikan jajaran Pemprov untuk segera melakukan sinkronisasi data CASN/PPPK dan menjamin ketersediaan obat-obatan hingga ke wilayah perbatasan.
“Fokus kami adalah optimalisasi alat kesehatan modern dan kesejahteraan nakes di perbatasan. Pelayanan dasar tidak boleh timpang,” ujar Gubernur.
Selain urusan domestik, Paripurna ini juga menggarisbawahi komitmen Pemprov Sulut dalam meningkatkan kualitas SDM, khususnya bagi Pekerja Migran Asal Sulut. Kerja sama strategis dengan Kementerian P2MI diteken untuk memastikan warga Sulut yang bekerja di luar negeri, terutama ke Jepang, memiliki sertifikasi dan keahlian internasional.
Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Silangen, menutup rangkaian paripurna dengan harapan agar sinergi antara legislatif dan eksekutif yang telah terjalin baik ini terus terjaga demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara di masa persidangan yang baru. (Adv/Jerry)
