MANADONEWS.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara secara resmi menyerahkan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna, Kamis (23/4/2026).
Penyerahan ini menjadi catatan kritis bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi capaian program selama setahun terakhir.
Dalam laporannya, Pansus LKPJ menyoroti perlunya sinkronisasi data sektor unggulan, terutama digitalisasi data petani dan nelayan.
Hal ini dianggap krusial agar penyaluran bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran guna menekan angka kemiskinan di Sulawesi Utara.
Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, menyambut baik rekomendasi tersebut.
Ia menegaskan bahwa seluruh masukan dari legislatif akan menjadi dasar penyusunan program kerja pada Masa Persidangan Ketiga tahun 2026.
“Kami berkomitmen melakukan percepatan transformasi digital di birokrasi dan memastikan sektor pelayanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, tetap menjadi prioritas utama dalam APBD perubahan mendatang,” ujar Gubernur di hadapan anggota dewan.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Fransiscus Silangen, didampingi Wakil Ketua Michaela Paruntu dan Royke Anter. (Jerry)
