MANADO, MANADONEWS – Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Sulut Ir Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan, menantang Anggota Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota kembangkan Industry Kecil dan Home Industri.
Tantangan ini disampaikan Ibu Rita, pada Pembukaan Temu Kader Perempuan Perdesaan Tingkat Provinsi Sulawesi Utara.
Kegiatan yang di buka Gubernur Sulut Olly Dondokamney SE, di ruang Mapalus Kantor Gubernur (30/08), menurut Isteri dari Gubernur Sulut ini, untuk mengantisipasi pengembangan sektor pariwisata dengan masuknya wisatawan dari Tiongkok China dalam jumlah yang besar.
“Tentunya ini bisa menjadi peluang sekaligus tantangan bagi anggota PKK untuk pengembangan Industri Kecil dan industri rumahan,” ungkapnya.
Dia pula berharap para Ketua TP-PKK Kabupaten/Kota untuk menginventarisir kelompok usaha yang telah berhasil dengan produk makanan khas atau handycraft/oleh-oleh, karena pihaknya akan membantu meningkatkan nilai tambah dan pemasarannya.
“Sebab para kader-kader PKK ini akan terus didorong melalui kegiatan pelatihan pengolahan Makanan Khas Daerah,” terangnya.
Tamuntuan juga mengungkapkan tujuan pelaksanaan temu kader perempuan perdesaan selain untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar pengurus dan kader PKK antar Kabupaten/Kota dengan Provinsi juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang akan menjadi bahan dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta kelompok-kelompok dasa wisma, terang Firts Lady Sulut ini.
Gubernur Olly Dondokambey yang juga selaku Ketua Dewan Penyantun, mengajak seluruh anggota Tim Penggerak PKK Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan pekarangan rumah dengan menanam bahan kebutuhan pokok, sembari memberi contoh kenaikan harga rica (cabe) dipasaran sangat mempengaruhi angka inflasi di daerah.
Tentunya hal ini tidak akan terjadi apabila semua ibu-ibu terutama kader perempuan pedesaan bisa memanfaatkan pekarangan rumah.
“bila perlu ibu-ibu tidak usah ke pasar, semua bahan-bahan di dapur langsung dipetik di kebun atau pekarangan,” ujarnya.
Contoh sederhana ini bisa memberikan dampak besar bagi pengendalian inflasi di daerah dan tentunya pemerintah pusat terus memantau kemampuan daerah dalam mengendalikan inflasi.
Gubernur juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi akan membuka 400 ribu hektare untuk pemanfaatan tanaman jagung, rata-rata tiap kabupaten kota mendapat jatah 30 sampai 40 ribu hektare.
Tidak hanya itu, penyediaan bibit, pupuk serta penjualannya akan difasilitasi Pemprov.
“ini menjadi tantangan bagi TP PKK,” tandas mantan politisi senayan ini.
Turut hadir Ketua TP PKK Kabupaten/Kota se-sulut, Kepala BPMPD Sulut Ir Muhammad Rudy Mokoginta MSi serta sejumlah pejabat lingkup pemprov sulut.
